Berita

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman/Ist

Hukum

Ditanya Langkah Cegah Kerugian Triliunan Rupiah, Dua Mantan Dirut Bank Mandiri Kompak Bungkam

SENIN, 13 MARET 2023 | 23:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Skandal keuangan PT Sun Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang menyeret PT Bank  Mandiri, belakangan tak mau diungkap oleh dua mantan direktur utama bank pelat merah ini, yaitu Roycke Tumilaar dan Kartiko Wirjoatmodjo.

Padahal, Bank Mandiri diketahui bisa merugi, lantaran SNP Finance yang kesulitan keuangan akibat gagal bayar (default) Medium Term Notes (MTN) yang terbit pada 9 Mei dan 14 Mei 2018, mendapat suntikan kredit sebesar Rp 1,4 triliun

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman menjelaskan, total kewajiban bunga utang yang harus dibayar SNP Finance mencapai Rp 6,75 miliar dari dua seri MTN. Semuanya harus dibayarkan kepada 14 bank berbeda, termasuk salah satunya Bank Mandiri.


Ia menuturkan, CERI sudah ajukan konfirmasi dan klarifikasi ke Roycke, Kartiko, dan Corsec Bank Mandiri Rudi terkait adanya Laporan Lembaga Pusat Monitoring Penegakan Hukum Indonesia (MPHI) ke KPK pada 26 Januari 2023 lalu soal kasus dugaan Tipikor SNP Finance.

"CERI sudah menanyakan apa saja langkah yang Roycke dan Kartiko telah lakukan pada waktu menjabat sebagai Dirut Bank Mandiri terkait persoalan SNP Finance ini. Namun sayang, mereka bungkam," ujar Yusri dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/3).

Menurut Yusri, ia telah menanyakan kepada Roycke dan Kartiko mengenai langkah pencegahan Bank Mandiri agar tidak menderita kerugian lebih besar akibat ulah Leo Chandra selaku pemilik grup perusahaan SNP Finance, yaitu Columbia Grup.

"Mestinya kasus kredit macet di Bank Mandiri dan BNI ini juga ikut didorong oleh Erick Thohir untuk ditindaklanjuti dengan serius oleh Kejaksaan Agung RI. Sebab potensi kerugian negara cukup besar, ditotal mencapai sekitar Rp 8,1 triliun," tuturnya.

Apalagi, kata Yusri, Leo Chandra yang dijuluki 'Si Pembobol 14 Bank' itu pun sudah dihukum di tingkat Peninjauan Kembali (PK) pada akhir Desember 2021. Leo Chandra dihukum 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 10 miliar, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

"Meski demikian, hingga saat ini publik tidak mengetahui apa kelanjutan atas pengungkapan kasus Leo Chandra itu, terutama pada kasus yang menimpa Bank Mandiri. Padahal jelas bahwa Leo Chandra melahap uang Bank Mandiri hampir Rp 1,4 triliun," urainya.

Informasi gagal bayar SNP Finance pun telah disorot Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yaitu dengan cara membekukan kegiatan usaha SNP Finance melalui Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK Nomor S-247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.

Tak hanya menyoroti skandal SNP Finance, Yusri Usman juga angkat bicara atas kredit macet perusahaan batu bara PT Titan Infra Energy (Titan Group) senilai 450 juta dolar AS kepada kreditur sindikasi yang hingga kini belum jelas penyelesaiannya. Bila dirupiahkan, kredit itu setara dengan Rp 6,7 triliun,  menggunakan asumsi kurs Rp 14.970,5 per dolar AS.

Adapun kredit itu dikucurkan oleh sindikasi yang terdiri atas PT Bank CIMB Niaga, PT Bank Mandiri, Credit Suisse, dan Trafigura. Hingga tenggat waktu yang disepakati yakni Kamis, 30 Juni 2022 lalu, para kreditur masih belum menerima proposal restrukturisasi kredit yang dijanjikan Dirut PT Titan Infra Energy.

Bahkan, pada 13 Oktober 2022 lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Bank Mandiri terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Bareskrim Polri dalam kasus dugaan kredit macet PT Titan Infra Energy.

"Menurut hemat kami, karena hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari penegak hukum atas putusan pengadilan yang memenangkan Gugatan Pra Peradilan Bank Mandiri itu, seharusnya Bareskrim Polri kembali cepat melakukan penyelidikan dan penyidikan dan membuka kasus ini kembali," ucapnya mendesak.

"Atau, lantaran Erick Thohir juga sudah melapor ke Kejagung, seharusnya kasus ini sekaligus diselesaikan oleh Kejagung agar mengurangi kerugian negara," demikian Yusri.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Jusuf Kalla: Konflik Timteng Berpotensi Tekan Ekonomi Global dan Indonesia

Jumat, 13 Maret 2026 | 04:19

Permohonan Restorative Justice Rismon Menggemparkan

Jumat, 13 Maret 2026 | 04:07

Reset Amerika

Jumat, 13 Maret 2026 | 04:01

Sinopsis One Piece Season 2 di Netflix Petualangan Baru Luffy di Grand Line

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:32

Rismon Ajukan RJ, Ahmad Khozinudin: Label Pengkhianat akan Abadi

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:23

BPKH Bukukan Aset Konsolidasi Rp238,99 Triliun hingga Akhir 2025

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:08

ICWA Minta RI Kaji Lagi soal Gabung Board of Peace

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:00

Rismon Siap Dicap Pengkhianat Usai Minta Maaf ke Jokowi

Jumat, 13 Maret 2026 | 02:24

Indonesia Diminta Aktif Dorong Perdamaian Timteng

Jumat, 13 Maret 2026 | 02:07

KPK Sita Aset Rp100 Miliar Lebih dari Skandal Kuota Haji Era Yaqut

Jumat, 13 Maret 2026 | 02:04

Selengkapnya