Berita

Komunitas agama saat melakukan kegiatannya di sebuah gereja pedesaan di Luoyang, Provinsi Henan, China/Net

Dunia

Masyarakat Beragama di Henan China Dipaksa Mendaftar di Aplikasi Smart Region sebelum Beribadah

SENIN, 13 MARET 2023 | 11:27 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Salah satu provinsi paling religius di China, Henan, memaksa masyarakatnya untuk mendaftar aplikasi Smart Region milik pemerintah agar dapat beribadah.

Berdasarkan laporan dari China Aid, Kelompok Advokasi HAM China, sebelum berkumpul dengan komunitas agama, dan atau untuk melakukan ibadah, masyarakat harus lebih dulu mengisi formulir dan memverifikasi tempat ibadah mereka.

“Pelamar harus mengisi informasi pribadi, termasuk nama, nomor telepon, nomor ID, tempat tinggal tetap, pekerjaan, dan tanggal lahir, sebelum mereka dapat melakukan reservasi,” lapor grup tersebut.

Mereka yang diizinkan masuk ke gereja juga harus diukur suhunya dan menunjukkan kode reservasi, tambahnya.

Aplikasi Smart Region yang dikembangkan oleh Komisi Urusan Etnis dan Agama Provinsi Henan meminta seluruh masyarakat yang ingin beribadah ke gereja, vihara, masjid, dan atau yang lainnya, menggunakan aplikasi itu terlebih dahulu.

Berdasarkan laporan yang dimuat The Print pada Kamis (9/3), langkah ini diduga sebagai bentuk pemantauan komunitas agama dari Partai Komunis China (PKC), yang berkuasa yang menganut kebijakan sekularisme.

Meskipun kegiatan keagamaan tidak secara eksplisit dilarang di China, akan tetapi kegiatan itu tetap dianggap berbahaya di negara tersebut.

Pejabat pemerintahan aktif menindak komunitas agama, yang dinilai tidak memuaskan dalam patriotisme atau asimilasi budaya mereka, seperti kamp konsentrasi yang dijalankan oleh PKC.

Kamp itu telah menahan lebih dari 1 juta masyarakat Muslim Uighur di Xinjiang, dengan dalih "pendidikan ulang" yang banyak dikecam oleh masyarakat internasional, sebagai bentuk pelanggaran ham berat yang dilakukan pemerintah China.

Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Pengamat: Jangan Semua Putusan MK Dikaitkan Unsur Politis

Senin, 20 Mei 2024 | 22:19

Dulu Berjaya Kini Terancam Bangkrut, Saham Taxi Hanya Rp2 Perak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:05

Bikin Resah Nasabah BTN, Komnas Indonesia Minta Polisi Tangkap Dicky Yohanes

Selasa, 14 Mei 2024 | 01:35

Massa Geruduk Kantor Sri Mulyani Tuntut Pencopotan Askolani

Kamis, 16 Mei 2024 | 02:54

Aroma PPP Lolos Senayan Lewat Sengketa Hasil Pileg di MK Makin Kuat

Kamis, 16 Mei 2024 | 14:29

KPK Juga Usut Dugaan Korupsi di Telkom Terkait Pengadaan Perangkat Keras Samsung Galaxy

Rabu, 15 Mei 2024 | 13:09

UPDATE

Tidak Berniat Membunuh, Ini Alasan Pelaku Tembak PM Slovakia

Jumat, 24 Mei 2024 | 14:00

Jalin Komunikasi Jelang Pilkada 2024, Tapi PDIP Bentengi Kader Potensial Agar Tak Dicuri

Jumat, 24 Mei 2024 | 13:56

Senyum Megawati

Jumat, 24 Mei 2024 | 13:54

Bamsoet Dorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Papua

Jumat, 24 Mei 2024 | 13:46

Fitur Baru Kacamata Pintar Meta, Bisa Unggah Foto Langsung ke Instagram

Jumat, 24 Mei 2024 | 13:45

Megawati Pakai Baju Hitam Tiba di Arena Rakernas V PDIP

Jumat, 24 Mei 2024 | 13:25

Panglima TNI Tinjau Lahan Food Estate di Merauke

Jumat, 24 Mei 2024 | 13:18

Kemenkeu Ungkap Reformasi Subsidi BBM Bisa Pangkas APBN Hingga Rp67 Triliun

Jumat, 24 Mei 2024 | 13:10

Transisi Pemerintahan Prabowo Subianto Juga Akan Dibahas di Rakernas PDIP

Jumat, 24 Mei 2024 | 13:01

Khofifah Mudah Tumbang Jika Lawan Kandidat PDIP-PKB

Jumat, 24 Mei 2024 | 12:57

Selengkapnya