Berita

Wasekjen DPP PKB, Saiful Huda/RMOL

Politik

Soal Ganjar Cawapres Prabowo, PKB: Mutlak Harus Persetujuan Cak Imin!

SENIN, 13 MARET 2023 | 10:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum mendengar ihwal Partai Gerindra membuka peluang menggaet Ganjar Pranowo sebagai Cawapres Prabowo pada Pilpres 2024.

“Belum dikomunikasikan ke PKB,” kata Wasekjen DPP PKB, Saiful Huda, dalam keterangannya, Senin (13/3).

Menurutnya, terkait pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo (soal Ganjar Cawapres), Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mutlak harus ikut menentukan.


“Kan ada dua syarat yang diminta Pak Hashim terkait skenario opsi itu. Pertama, Prabowo harga mati harus Capres. Kedua, soal Ganjar jadi Cawapres, itu mutlak kewenangan Gus Imin,” tegasnya.

Huda juga mengatakan, pihaknya menghormati keinginan adik kandung Prabowo Subianto itu. Hanya saja, perihal Capres Cawapres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) harus dikembalikan pada keputusan koalisi, serahkan pada Prabowo dan Cak Imin.

“Jadi, opsi skenario pak Hashim kita hormati, kita hargai, dan belum keluar dari skenario awal, karena pak Hashim menegaskan, syaratnya Prabowo Capres. Terkait usulan posisi Ganjar, mutlak harus persetujuan Cak Imin,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan, partainya terbuka menggaet Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Syaratnya, kata dia, Prabowo mutlak harus Capres.

“Saya kira terbuka kalau pak Ganjar mau ikut Pak Prabowo, dengan catatan pak Prabowo calon presiden,” kata Hashim, saat deklarasi Prabowo Mania 08, di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/3).

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya