Berita

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menghadiri Deklarasi Prabowo Mania 08, di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Minggu (12/3)/Net

Politik

Diungkap Hashim, Prabowo Tolak Teken Kontrak Pengadaan Senjata di Kemenhan untuk Selamatkan Uang Negara Triliunan Rupiah

SENIN, 13 MARET 2023 | 05:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Indikasi korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) diungkap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Hal itu diketahui dari cerita Prabowo Subianto di masa awal menjabat Menteri Pertahanan RI.

Dituturkan Hashim yang adalah adik Prabowo, kakaknya sempat dihadapkan dengan kontrak-kontrak pengadaan senjata yang nilainya tak masuk akal.

"Dia baru dua bulan jadi Menteri, harus tanda tangani kontrak-kontrak pengadaan senjata Rp 51 triliun, nilai kontrak-kontrak yang dia sebagai Menteri Pertahanan harus tandatangani, seolah-olah harus tandatangani," ucap Hasim dalam acara Deklarasi Prabowo Mania 08, di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Minggu (12/3).


Hashim mengaku kaget mark up yang dilakukan dalam satu kontrak bisa mencapai 300 hingga 1.250 persen.

"Saya sudah tahu ada korupsi, tapi saya juga baru tahu, dan Prabowo juga baru tahu, korupsi sudah gila-gilaan di kementeriannya. Saya enggak sebut kementerian lain karena saya tidak tahu," jelasnya.

Dituturkan Hashim, saat itu Prabowo menolak untuk menandatangani kontrak pengadaan senjata triliunan rupiah.

"Karena waktunya sudah mepet, 31 Desember harus teken. Dia (Prabowo) putuskan tidak diteken, tidak ditandatangani. Dengan kata lain, dia membatalkan sejumlah kontrak senjata senilai Rp 51 triliun," terang Hashim.

Menurut Hashim, dengan menolak meneken kontrak, Prabowo telah menyelamatkan uang rakyat puluhan triliun rupiah. Meski demikian, ia menyadari sang kakak akhirnya dibenci lantaran dianggap sebagai pengganggu.

"Saya saksi hidup, dan saya tahu banyak orang yang kecewa sama dia. Sampai kakak saya bilang 'saat ini banyak sekali orang yang benci sama saya karena saya mengganggu mereka dan menghambat kejahatan mereka'," tutur Hashim.

Hashim pun menyebut Prabowo sempat melaporkan hal itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Prabowo cerita, lapor ke Pak Jokowi, (dibilang) lanjutkan, berantas korupsi  di kementerian-mu," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya