Wakil Ketua DPP PKS, Handy Risza (paling kiri) di Jalan Jatinegara Timur Raya, RT. 01/02, Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (12/3)/RMOL
Janji Presiden Joko Widodo yang pernah menyatakan ekonomi Indonesia akan meroket disinggung ooleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebab, hingga saat ini ekonomi Indonesia sampai saat ini mengalami stagnasi.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPP PKS, Handy Risza dalam acara launching relawan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan yang bernama Bro Anies (BroNies) dan Launching Posko Pilihan Rakyat (PPR) yang beralamat di Komplek Bona Gabe nomor 101 Blok A2, di Jalan Jatinegara Timur Raya, RT. 01/02, Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (12/3).
Catatan PKS, kata Handy, sudah hampir satu dekade pemerintahan Joko Widodo janji ekonomi meroket saat awal terpilih tidak terealisasi.
"Bagaimana menjadikan ekonomi kita ini ada istilah yang populer pada waktu ya meroket istilahnya ya, tetapi dalam perjalanannya kita tidak bisa menyaksikan apa yang disebut dengan meroket tersebut," ujar Handy.
Hampir 10 tahun ini kata Handy, Indonesia mengalami stagnasi ekonomi yang tidak pernah dialami sebelumnya. Di mana, pertumbuhan ekonomi Indonesia jalan di tempat atau stagnan di angka 5 persen.
Kata dia, dengan sumber daya yang dimiliki Indonesia, dengan tidak perlu bekerja keras ekonomi Indonesia sudah tumbuh sebesar 5 persen
"Ini satu hal yang menunjukkan bahwasanya 10 tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan," kata Handy.
Dengan demikian, PKS menilai, ke depan, harus ada langkah-langkah perbaikan, perubahan agar ekonomi Indonesia tidak stagnan di angka 5 persen.
Apalagi kata Handy, saat ini Indonesia berada pada puncak bonus demografi. Jika tidak bisa tumbuh lebih tinggi, maka Indonesia akan mengalami beban yang sangat luar biasa. Yakni, generasi muda nantinya bisa menganggur yang dapat menjadi beban negara semakin besar.
Handy juga menyinggung soal pemerintah yang mendanai pembangunan banyak bersumber dari utang, yakni sudah mendekati angka Rp 6-7 ribu triliun atau setara sekitar 38 atau 39 persen dari total pendapatan.
"Ini menandakan apa? dalam 10 tahun ini juga tidak menghasilkan apa-apa, jadi utang yang seharusnya bisa membiayai pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik, ternyata juga tidak bisa dimanfaatkan atau dioptimalkan," pungkas Handy.
Dalam acara ini turut dihadiri banyak tokoh, yakni Ketua Umum (Ketum) DPP BroNies Yusuf Blegur; wartawan senior Edy Mulyadi; CEO RMOL Teguh Santosa; aktivis dan pakar kesejahteraan sosial, Syahganda Nainggolan; Anggota DPD RI Tamsil Linrung; Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K. Harman; aktivis Anton Permana; dan anggota DPR RI 2009-2014 Ramadhan Pohan.
