Berita

Wakil Ketua DPP PKS, Handy Risza (paling kiri) di Jalan Jatinegara Timur Raya, RT. 01/02, Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (12/3)/RMOL

Politik

10 Tahun Stagnan, PKS Tagih Janji Jokowi Ekonomi Indonesia akan Meroket

MINGGU, 12 MARET 2023 | 19:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Janji Presiden Joko Widodo yang pernah menyatakan ekonomi Indonesia akan meroket disinggung ooleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebab, hingga saat ini ekonomi Indonesia sampai saat ini mengalami stagnasi.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPP PKS, Handy Risza dalam acara launching relawan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan yang bernama Bro Anies (BroNies) dan Launching Posko Pilihan Rakyat (PPR) yang beralamat di Komplek Bona Gabe nomor 101 Blok A2, di Jalan Jatinegara Timur Raya, RT. 01/02, Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (12/3).

Catatan PKS, kata Handy, sudah hampir satu dekade pemerintahan Joko Widodo janji ekonomi meroket saat awal terpilih tidak terealisasi.


"Bagaimana menjadikan ekonomi kita ini ada istilah yang populer pada waktu ya meroket istilahnya ya, tetapi dalam perjalanannya kita tidak bisa menyaksikan apa yang disebut dengan meroket tersebut," ujar Handy.

Hampir 10 tahun ini kata Handy, Indonesia mengalami stagnasi ekonomi yang tidak pernah dialami sebelumnya. Di mana, pertumbuhan ekonomi Indonesia jalan di tempat atau stagnan di angka 5 persen.

Kata dia, dengan sumber daya yang dimiliki Indonesia, dengan tidak perlu bekerja keras ekonomi Indonesia sudah tumbuh sebesar 5 persen

"Ini satu hal yang menunjukkan bahwasanya 10 tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan," kata Handy.

Dengan demikian, PKS menilai, ke depan, harus ada langkah-langkah perbaikan, perubahan agar ekonomi Indonesia tidak stagnan di angka 5 persen.

Apalagi kata Handy, saat ini Indonesia berada pada puncak bonus demografi. Jika tidak bisa tumbuh lebih tinggi, maka Indonesia akan mengalami beban yang sangat luar biasa. Yakni, generasi muda nantinya bisa menganggur yang dapat menjadi beban negara semakin besar.

Handy juga menyinggung soal pemerintah yang mendanai pembangunan banyak bersumber dari utang, yakni sudah mendekati angka Rp 6-7 ribu triliun atau setara sekitar 38 atau 39 persen dari total pendapatan.

"Ini menandakan apa? dalam 10 tahun ini juga tidak menghasilkan apa-apa, jadi utang yang seharusnya bisa membiayai pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik, ternyata juga tidak bisa dimanfaatkan atau dioptimalkan," pungkas Handy.

Dalam acara ini turut dihadiri banyak tokoh, yakni Ketua Umum (Ketum) DPP BroNies Yusuf Blegur; wartawan senior Edy Mulyadi; CEO RMOL Teguh Santosa; aktivis dan pakar kesejahteraan sosial, Syahganda Nainggolan; Anggota DPD RI Tamsil Linrung; Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K. Harman; aktivis Anton Permana; dan anggota DPR RI 2009-2014 Ramadhan Pohan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya