Berita

Bachtiar Chamsyah saat berbincang dengan pakar hukum tata negara, Refly Harun melalui Channel Youtubenya/Repro

Politik

Bahtiar Chamsyah Duga Putusan PN Jakpus soal Tunda Pemilu Pesanan

MINGGU, 12 MARET 2023 | 16:50 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunda pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) patut dicurigai sebagai pesanan politik.

Hal ini ditegaskan Menteri Sosial Periode 2001-2009, Bachtiar Chamsyah, saat berbincang dengan pakar hukum tata negara, Refly Harun melalui Channel Youtubenya.

"Mengapa saya katakan pesanan,karena sebelum ini kan kita lihat ada gejala-gejala, keinginan, untuk menunda pemilu," kata Bachtiar seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/3).

Bachtiar melanjutkan, keinginan untuk menunda Pemilu tercermin dari aspirasi sejumlah tokoh diantaranya Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Sebelumnya Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, juga mengklaim memiliki data bahwa wacana penundaan Pemilu didukung oleh 110 juta warganet.

Awal Januari 2022, isu penundaan pemilu digulirkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kala itu, Bahlil mengaku menyuarakan aspirasi para pelaku usaha.

Menurut Bahlil, mereka meminta gelaran lima tahunan tersebut ditunda demi memulihkan ekonomi nasional yang sempat anjlok karena terdampak pandemi virus corona.

"Saya melihat kalau desakan itu memang harus ada kekuatan juga dari civil society untuk melawan itu, karena itu bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah kita sepakati yang dituangkan dalam undang-undang," tegasnya.

PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. Dalam amar putusannya, PN Jakpus meminta KPU menunda tahapan Pemilu 2024 hingga Juli 2025.

Populer

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

Pengusaha Tambang Haji Romo Diancam Dijemput Paksa KPK

Minggu, 14 Juli 2024 | 17:02

Duet Airin-Rano Karno Tak Terbendung di Pilkada Banten

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:23

UPDATE

Partai Negoro Tolak Jokowi Masuk DPA Pemerintahan Prabowo

Minggu, 21 Juli 2024 | 22:00

Heru Merasa Dikambinghitamkan, Anies Serahkan Rakyat yang Menilai

Minggu, 21 Juli 2024 | 21:18

Pemerintah Lebih Fair Perluas Cakupan Jasa Raharja

Minggu, 21 Juli 2024 | 21:08

KPK Sebut Hasto Ada Kaitan di Korupsi Lain Bukan cuma Harun Masiku

Minggu, 21 Juli 2024 | 21:05

Anies Sedang Merebut Simpati Warga dengan Menyerang Heru Budi

Minggu, 21 Juli 2024 | 20:51

Sudah Ada Jasa Raharja, Pemerintah Jangan Wajibkan Asuransi Ranmor

Minggu, 21 Juli 2024 | 20:24

Anies Berpeluang Menang Siapa pun Wagubnya

Minggu, 21 Juli 2024 | 20:12

42.008 Pelari Ramaikan Pocari Sweat Run Indonesia

Minggu, 21 Juli 2024 | 20:04

Erick Thohir Dorong Influencer BUMN Kuasai Keterampilan Digital

Minggu, 21 Juli 2024 | 19:33

Bebani Rakyat, Setop Wacana Kewajiban Asuransi Ranmor!

Minggu, 21 Juli 2024 | 19:18

Selengkapnya