Berita

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia dalam diskusi bertajuk “Dinamika Politik Jelang 2024” yang disiarkan secara daring pada Sabtu (11/3)/Repro

Politik

IPO: Kekecewaan Terhadap Pemerintah Picu Tingginya Elektabilitas Anies Baswedan

SABTU, 11 MARET 2023 | 17:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Hasil rilis survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) menempatkan 41 persen tidak puas atas kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meskipun, mayoritas publik masih merasa puas atas kinerja Jokowi dan para menterinya.

Berkenaan dengan itu, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia mengatakan, menurunnya tingkat kepuasan pada pemerintah bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan yang telah diusung Nasdem Demokrat dan PKS sebagai bakal calon presiden (bacapres).

“Menurunnya tingkat kepuasan pada pemerintah bisa memicu tingginya elektabilitas Anies,” ujar Dedi dalam diskusi bertajuk “Dinamika Politik Jelang 2024” yang disiarkan secara daring pada Sabtu (11/3).


Pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan, elektabilitas Anies berpotensi terdongkrak lantaran ia mulai gencar melakukan safari politik ke sejumlah daerah setelah tidak lagi menjabat Gubernur DKI Jakarta.

“Itu bisa saja hasil dari safari politik Anies yang kian gencar dilakukan, terlebih adanya penolakan yang sering diberitakan, karakter pemilih kita cenderung mudah bersimpati,” kata Dedi.

Tak hanya itu, Dedi juga menyebut parpol pengusung seperti Nasdem, Demokrat, dan PKS pun kecipratan secara elektoral dari Anies Baswedan.

“Utamanya Nasdem dan Demokrat yang alami peningkatan juga. Bisa saja Anies mendapat tambahan suara dari kader partai mitra koalisi,” demikian Dedi.  

Survei IPO dilakukan secara tatap muka melibatkan 1.200 responden. Survei ini memiliki margin of error (MoE) 2,5 persen dengan tingkat akurasi data 95 persen. Setting pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya