Berita

Jurubicara Milenial PKB, Mikhael Sinaga/Repro

Politik

Jubir Milenial PKB: Tunda Pemilu 2024 Merampas Hak Rakyat!

SABTU, 11 MARET 2023 | 11:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penundaan pemilihan umum (Pemilu) yang sudah dijadwalkan digelar 2024 akan merampas hak rakyat dalam berdemokrasi.

Hal tersebut disampaikan Jurubicara (Jubir) Milenial PKB, Mikhael Sinaga dalam diskusi bertajuk “Dinamika Politik Jelang 2024” yang disiarkan secara daring, Sabtu (11/3).

“Kalau dari kacamata PKB, kalau pemilu tidak dijalankan sesuai dengan yang sudah ditetapkan yaitu 14 Februari, itu sama namanya merampas hak rakyat,” tegas Michael.


Michael berharap, isu penundaan Pemilu 2024 yang saat ini kembali ramai tidak terjadi. Sebab jika pemilu ditunda, maka tradisi demokrasi yang buruk akan dipertontonkan secara telanjang kepada rakyat Indonesia.

“Jadi, kita jangan memulai sebuah tradisi yang buruk di republik ini. Merampas hak rakyat dan mengganti-ganti seenaknya bahwa pemilu itu 'ah lebih baik 2025, lebih baik 2026'. Ini akan menimbulkan preseden buruk,” tegasnya.

Michael menegaskan, PKB tetap menginginkan Pemilu 2024 dilakukan tepat waktu, yakni sebagaimana yang telah ditetapkan DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu bahwa pemilu dilangsungkan pada 14 Februari 2024.

“Jadi menurut PKB, pemilu itu harus diadakan tepat 14 Februari 2024. Jalan terus pemilu,” pungkasnya.

Turut hadir narasumber lain diskusi tersebut antara lain; Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, Direktur Eksekutif DEEP Indonesia Neni Nur Hidayati, Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng, dan Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya