Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Iwan Sumule/Net

Politik

Agar Tak Senasib dengan PM Malaysia, Iwan Sumule: Copot Menkeu dan Dirjen Pajak

SABTU, 11 MARET 2023 | 08:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan segera bersih-bersih, agar tidak bernasib sama dengan eks PM Malaysia, Muhyiddin Yassin, setelah tidak lagi menjabat, karena jeratan korupsi.

Saran itu disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Iwan Sumule, kepada Kantor Berita Politik RMOL, melalui sambungan telepon, Sabtu (11/3).

Menurutnya, sudah banyak contoh pemimpin negara di Asia ditangkap setelah purna tugas, karena korupsi. Seperti mantan Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, hingga mantan PM Malaysia, Muhyiddin Yassin, keturunan Melayu Bugis (ayah) dan Melayu Jawa (ibu).


“Saya khawatir Jokowi bernasib seperti mereka-mereka itu,” katanya.

Iwan menyarankan Jokowi segera mencopot Menkeu SMI (Sri Mulyani Indrawati) dan Dirjen Pajak. Sebab, bukan kali pertama skandal pajak di lingkungan Kemenkeu terjadi,

Dia juga mengingatkan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati diduga pernah terlibat skandal pajak Ramayana dan Halliburton. Selain itu, skandal pajak diduga juga pernah melibatkan ipar Jokowi, Arif Budi Sulistyo.

“Belajar dari pengalaman itu, kalau Jokowi tidak segera bersih-bersih, seperti mencopot Menkeu SMI dan Dirjen Pajak, keluarga Presiden Jokowi akan selalu dikait-kaitkan, termasuk presiden sendiri,” papar Iwan.

Sebab itu, Jokowi juga disarankan memastikan siapa yang akan didukungnya menjadi Presiden RI pada 2024, antara lain agar dapat menjamin keamanan dan keselamatan Jokowi dan keluarga.

Diberitakan sebelumnya, eks PM Malaysia, Muhyiddin Yassin, ditangkap pada Kamis (9/3). Ia didakwa korupsi. Penahanan dilakukan, usai diperiksa atas kasus proyek pemulihan ekonomi yang dilakukan saat dia berkuasa.

Dia diancam dijatuhi pasal penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya