Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Iwan Sumule/Net

Politik

Agar Tak Senasib dengan PM Malaysia, Iwan Sumule: Copot Menkeu dan Dirjen Pajak

SABTU, 11 MARET 2023 | 08:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan segera bersih-bersih, agar tidak bernasib sama dengan eks PM Malaysia, Muhyiddin Yassin, setelah tidak lagi menjabat, karena jeratan korupsi.

Saran itu disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Iwan Sumule, kepada Kantor Berita Politik RMOL, melalui sambungan telepon, Sabtu (11/3).

Menurutnya, sudah banyak contoh pemimpin negara di Asia ditangkap setelah purna tugas, karena korupsi. Seperti mantan Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, hingga mantan PM Malaysia, Muhyiddin Yassin, keturunan Melayu Bugis (ayah) dan Melayu Jawa (ibu).

“Saya khawatir Jokowi bernasib seperti mereka-mereka itu,” katanya.

Iwan menyarankan Jokowi segera mencopot Menkeu SMI (Sri Mulyani Indrawati) dan Dirjen Pajak. Sebab, bukan kali pertama skandal pajak di lingkungan Kemenkeu terjadi,

Dia juga mengingatkan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati diduga pernah terlibat skandal pajak Ramayana dan Halliburton. Selain itu, skandal pajak diduga juga pernah melibatkan ipar Jokowi, Arif Budi Sulistyo.

“Belajar dari pengalaman itu, kalau Jokowi tidak segera bersih-bersih, seperti mencopot Menkeu SMI dan Dirjen Pajak, keluarga Presiden Jokowi akan selalu dikait-kaitkan, termasuk presiden sendiri,” papar Iwan.

Sebab itu, Jokowi juga disarankan memastikan siapa yang akan didukungnya menjadi Presiden RI pada 2024, antara lain agar dapat menjamin keamanan dan keselamatan Jokowi dan keluarga.

Diberitakan sebelumnya, eks PM Malaysia, Muhyiddin Yassin, ditangkap pada Kamis (9/3). Ia didakwa korupsi. Penahanan dilakukan, usai diperiksa atas kasus proyek pemulihan ekonomi yang dilakukan saat dia berkuasa.

Dia diancam dijatuhi pasal penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang.

Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Pengamat: Jangan Semua Putusan MK Dikaitkan Unsur Politis

Senin, 20 Mei 2024 | 22:19

Dulu Berjaya Kini Terancam Bangkrut, Saham Taxi Hanya Rp2 Perak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:05

Bikin Resah Nasabah BTN, Komnas Indonesia Minta Polisi Tangkap Dicky Yohanes

Selasa, 14 Mei 2024 | 01:35

Massa Geruduk Kantor Sri Mulyani Tuntut Pencopotan Askolani

Kamis, 16 Mei 2024 | 02:54

Aroma PPP Lolos Senayan Lewat Sengketa Hasil Pileg di MK Makin Kuat

Kamis, 16 Mei 2024 | 14:29

IAW Desak KPK Periksa Gubernur Jakarta, Sumbar, Banten, dan Jateng

Senin, 20 Mei 2024 | 15:17

UPDATE

Topeng Mega-Hasto, Rakus dan Berbohong

Kamis, 23 Mei 2024 | 18:03

Sekjen PDIP Sambut Rombongan Pembawa Obor Api Perjuangan di Kemayoran

Kamis, 23 Mei 2024 | 17:29

Emas Antam Merosot Rp12 Ribu Jelang Libur Panjang

Kamis, 23 Mei 2024 | 17:03

KIPP: Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Melemahkan Lembaga Penyelenggara Pemilu

Kamis, 23 Mei 2024 | 17:01

IKA Unpad dan IA ITB Dapat Mandat Wujudkan SMA Terbuka

Kamis, 23 Mei 2024 | 16:50

Komisi VI DPR Diminta Cepat Atasi Masalah Indofarma

Kamis, 23 Mei 2024 | 16:43

Tiktok Bakal PHK Karyawan di Divisi Operasional dan Marketing Secara Global

Kamis, 23 Mei 2024 | 16:37

Pemerintah RI Siapkan Dana Rp7,3 Triliun untuk Subsidi Motor Listrik

Kamis, 23 Mei 2024 | 16:18

Kostrad Gelar LTPT Steling Malam di Pasuruan

Kamis, 23 Mei 2024 | 16:16

DPR Soroti Biaya Pendidikan di Daerah 3T

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:59

Selengkapnya