Jika Transaksi Gelap Rp300 Triliun Tak Bisa Diungkap, Demokrat Minta Sri Mulyani Mundur

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diminta untuk mundur dari jabatannya jika tidak mampu mengungkap transaksi gelap sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu sebagaiamana diungkap Menko Polhukam Mahfud MD.

Permintaan itu disampaikan Deputi Strategi & Kebijakan DPP Partai Demokrat Yan A. Harahap saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL melalui sambungan telepon, Kamis (9/3).

“Ini juga semacam ujian untuk Menkeu Sri Mulyani untuk transparan ambil bagian dalam mengungkap skandal keuangan di Kementeriannya. Jika tak mampu mengungkap skandal ini, ia layak mundur,” tegas Yan Harahap.

Sebab menurut Yan, transaksi gelap Rp300 triliun merupakan mega skandal terbesar di republik Indonesia. Oleh karena itu, Sri Mulyani sebagai pimpinan tertinggi di Kemenkeu harus mampu mengungkap hal tersebut secara terbuka kepada publik.

“Ini benar-benar mega skandal keuangan di republik ini. Harus diusut tuntas!” pungkasnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap temuan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Mahfud menyebut transaksi janggal tersebut berbeda dengan transaksi dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar Rp500 miliar yang belakangan menajdi sorotan publik.

"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," ujarnya menambahkan,” ungkap Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, pada Rabu kemarin (8/3).