Berita

Deputi Strategi & Kebijakan DPP Partai Demokrat, Yan A Harahap bersama SBY/Net

Politik

Transaksi Janggal Rp300 Triliun, Yan: Ini Mega Skandal, Usut Tuntas!

KAMIS, 09 MARET 2023 | 13:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Temuan transaksi janggal sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus diungkap tuntas. Aparat penegak hukum harus membongkar dan mengusut temuan itu.

“Ini benar-benar mega skandal keuangan di republik ini. Harus diusut tuntas!” tegas Deputi Strategi & Kebijakan DPP Partai Demokrat, Yan A Harahap, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/3).

Terlebih, kata Yan, temuan Menko Polhukam, Mahfud MD, itu diinformasikan berada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu.


“Dua direktorat ini belakangan jadi sorotan publik,” katanya.

Dia berharap temuan itu segera ditindaklanjuti dan diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Rp300 triliun itu bukan jumlah yang sedikit.

“Harus diusut tuntas!” harapnya.

Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap temuan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kemenkeu.

Menurutnya, transaksi janggal itu beda dengan transaksi dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya, sebesar Rp500 miliar yang belakangan jadi sorotan.

"Saya dapat laporan pagi tadi. Terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu, sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Mahfud MD, di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Yogyakarta, Rabu (8/3).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya