Harus Profesional, Pejabat Negara Bukan Petugas Partai

Sebagai pembantu presiden, menteri harus fokus mengurus negara. Tapi kenyataannya, sebagian diantaranya justru berloyalitas ganda, bahkan justru sibuk berpolitik.

Demikian penilaian anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, mengamati fenomena yang ada. Menurutnya, pejabat tinggi dituntut adil dan mengayomi semua pihak, terlebih rakyat kecil.

"Berpolitiknya nanti saja, saat mau berkompetisi di Pemilu, memakai baju partai politik, bukan dengan status pejabat negara," kata Taufik, saat diwawancarai Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/3).

Pada Kabinet Indonesia Maju, kata dia, sejumlah menteri masih rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik. Ada juga yang menjabat sebagai ketua PSSI. Bahkan ada yang rangkap jabatan di posisi-posisi strategis.

Taufik yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu sebenarnya tidak mempermasalahkan rangkap. "Asal tetap profesional sebagai pejabat negara, bukan petugas partai," sindirnya.

Terkini, Sri Mulyani mengaku punya 30 jabatan lain selain sebagai menteri keuangan. Dia mengaku banyak diminta menduduki jabatan lain karena posisinya sebagai bendahara umum negara.

"Saya ini rangkap 30 jabatan, karena hampir semua meminta saya menduduki jabatan tertentu," ungkap Sri Mulyani, dalam salah satu tayangan di stasiun televisi swasta, beberapa waktu lalu.