Berita

Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution/Ist

Politik

HIMMAH Desak Erick Tohir Segera Copot 39 Pejabat Kemenkeu Rangkap Komisaris BUMN

KAMIS, 09 MARET 2023 | 01:08 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Merespons adanya pejabat Kementerian Keuangan yang menjabat Komisaris BUMN, Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) Republik Indonesia meminta Menteri BUMN Erick Thohir mencopot 39 orang pejabat Kemenkeu.

Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution mengatakan ada 39 pegawai eselon I dan II di Kementerian Keuangan yang merangkap sebagai komisaris perusahaan milik negara atau BUMN.

"Mayoritas mereka menjadi komisaris di perusahaan BUMN maupun anak perusahaan BUMN," demikian kata Razak, Rabu (8/3).


Ia mendesak Erick Thohir segera mencopot 39 Pejabat Kemenkeu yang merangkap Komisaris di BUMN karena menyalahi UU 25/2009 tentang pelayanan publik.

"(UU 25/2009) tegas mengatur larangan adanya rangkap jabatan pada pelaksana pelayanan publik, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN)," jelasnya.

PP HIMMAH juga meminta Presiden Jokowi segera menegur Erick Thohir agar mencopot puluhan pejabat Kemenkeu yang merangkap Komisaris BUMN.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Ijazah Gibran cuma Berdasarkan Surat Keterangan Penyetaraan

Kamis, 24 September 2026 | 04:29

Marselino Ferdinan Resmi Gabung Persija

Kamis, 24 September 2026 | 04:13

Pemerintah Utamakan Pembinaan Bukan Tindakan Hukum soal Wajib Halal

Kamis, 24 September 2026 | 04:00

Muktamar NU Tercoreng Dugaan Duit RP480 Miliar

Kamis, 24 September 2026 | 03:38

Rano Karno Bidik Jakarta Jadi Kota Sinema

Kamis, 24 September 2026 | 03:28

Industri Percetakan Jadi Pilar Ekonomi Kreatif Indonesia

Kamis, 24 September 2026 | 03:12

Ternyata KPU Tak Verifikasi Ijazah Gibran

Kamis, 24 September 2026 | 02:54

Kevin Diks Resmi Kapten Timnas Garuda

Kamis, 24 September 2026 | 02:31

Peran Negara terhadap Transformasi Teknologi Digital dan Amputasi Data

Kamis, 24 September 2026 | 02:14

Indonesia Tambah Lima Perunggu di Asian Games 2026

Kamis, 24 September 2026 | 01:31

Selengkapnya