Biar Tidak Blunder soal Depo Plumpang, Pemerintah Sebaiknya Tunjuk Jubir

Pemerintah Pusat sebaiknya menggelar rapat terlebih dahulu sebelum mengumumkan atau mengeluarkan pernyataan penting. Jika perlu, pemerintah bisa menunjuk satu jurubicara untuk menyampaikan hal penting itu.

Demikian saran dari anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, saat menanggapi perbedaan sikap antara Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam menyikapi kasus kebakaran di Depo Pertamina Plumpang.

"Dan pilihlah satu orang jadi juru bicara pemerintah. Jadi yang boleh mengeluarkan pernyataan resmi hanya dia dan presiden," kata Taufik saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/3).

Menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Presiden Joko Widodo ada baiknya meniru cara Presiden Soeharto yang menunjuk Harmoko menjadi jurubicara pemerintah.

"Jadi kalau ada pernyataan yang blunder dari pemerintah, yang jadi kambing hitam hanya Pak Harmoko saja. Presiden selalu 'bersih'," kata Taufik satir.

Adapun Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa akan merelokasi Depo Pertamina Plumpang ke lahan milik Pelindo di Kali Baru, Jakarta Utara.

Namun, Luhut memberi opsi agar warga sekitar Depo Pertamina Plumpang yang harus direlokasi. Karena menurutnya, zona penyangga (buffer zone) tidak seharusnya diisi orang.