Isu Liar Kebakaran Depo Plumpang, Pengamat: Politik Kambing Hitam Mulai Dimainkan

Kebakaran Depo Plumpang, Koja, Jakarta Utara, belakangan malah menimbulkan isu liar terkait masalah lahan warga Tanah Merah. Namun di sisi yang lain, petinggi PT Pertamina Persero bebas dari sanksi.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai, tragedi kebakaran Plumpang telah dipolitisasi oleh sejumlah pihak.

Ia melihat, publik kini malah diwarnai dengan informasi tentang pemberian lahan pemukiman, seolah-olah warga yang disalahkan dengan adanya kejadian kebakaran pada Jumat malam (3/3).

“Politik kambing hitam mulai dimainkan,” ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/3).

Jika berbicara soal pemberian lahan kependudukan di Tanah Merah, Jerry melihat ada suatu yang janggal karena tiba-tiba menggiring ke sosok yang baru saja hengkang dari jabatan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan.

Padahal, lanjutnya, penyebab masalah lahan itu, dimulai dari Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, yang memberikan lahan pada warga Tanah Merah dan menjanjikan pemberian KTP.

“Tapi Anies hanya melanjutkan menerbitkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan),” tuturnya.

Terlepas dari unsur politik yang berkembang, doktor komunikasi politik jebolan America Global University ini memandang, pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas tragedi kebakaran Plumpang adalah Pertamina.

Sebabnya, Depo Plumpang sudah dua kali kebakaran sejak pertama terjadi pada tahun 2009. Ditambah, 4 depo dan kilang minyak Pertamina yang juga terbakar di daerah yang lain.

“Bagi saya ini dikembalikan ke Pertamina yang tak becus soal safety asset,” demikian Jerry menambahkan.