Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di acara penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi 2023/2024 yang diselenggarakan oleh tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (8/3)/Ist

Politik

Menko Airlangga Berharap Firli jadi Navigasi Upaya Pencegahan Korupsi

RABU, 08 MARET 2023 | 16:32 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengapresiasi dan berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah komando Firli Bahuri menjadi navigasi untuk upaya pencegahan korupsi dan menjaga optimisme di tengah ketidakpastian perekenomian saat ini.

Hal itu disampaikan langsung Airlangga saat memberikan sambutan di acara penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi 2023/2024 yang diselenggarakan oleh tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (8/3).

"Saya sampaikan apresiasi kepada KPK atas penyelenggaraan acara ini, semoga dapat menjadi navigasi yang baik untuk upaya pencegahan korupsi dan menjaga optimisme di tengah ketidakpastian perekonomian saat ini," ujar Airlangga.


Airlangga mengatakan, di tengah tantangan global, pemerintah memastikan bahwa pemulihan ekonomi efektif. Mengingat, pada 2022 kemarin, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh di angka 5,3 persen. Pertumbuhan itu diyakini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

"Di antara negara G20, ini pertumbuhan tertinggi kedua sesudah Saudi Arabia," kata Airlangga.

Selain itu kata Airlangga, pada 2023 ini, kemungkinan Indonesia menghadapi resesi hanya tiga persen. Artinya, 97 persen diharapkan tidak ada resesi.

"Pertumbuhan global diperkirakan melambat, dan IMF memprediksi pertumbuhan yang semula di prediksi 3,4 persen di tahun 2023, diturunkan menjadi 2,9 persen. Demikian pula dengan inflasi global dianggap sudah mulai mereda 6,6 persen. Indonesia tentu inflasinya lebih rendah dari global, yaitu di angka 5,5 persen," jelas Airlangga.

Airlangga menerangkan, bahwa sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia menghadapi bonus demografi dalam 10 tahun ke depan. Mengingat, bonus demografi kata Airlangga, hanya terjadi satu kali dalam peradaban bangsa.

"Dan satu-satunya periode untuk masuk menjadi high income counter hanya pada saat negara masuk dalam bonus demografi. Ini dibuktikan oleh Korea, dibuktikan oleh Singapura, maka ini adalah momentum yang harus kita jaga 10 tahun ke depan," pungkas Airlangga.

Dalam acara ini, turut dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, dan para eselon satu dari berbagai kementerian yang terlibat dalam acara ini.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya