Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di acara penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi 2023/2024 yang diselenggarakan oleh tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (8/3)/Ist

Politik

Menko Airlangga Berharap Firli jadi Navigasi Upaya Pencegahan Korupsi

RABU, 08 MARET 2023 | 16:32 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengapresiasi dan berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah komando Firli Bahuri menjadi navigasi untuk upaya pencegahan korupsi dan menjaga optimisme di tengah ketidakpastian perekenomian saat ini.

Hal itu disampaikan langsung Airlangga saat memberikan sambutan di acara penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi 2023/2024 yang diselenggarakan oleh tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (8/3).

"Saya sampaikan apresiasi kepada KPK atas penyelenggaraan acara ini, semoga dapat menjadi navigasi yang baik untuk upaya pencegahan korupsi dan menjaga optimisme di tengah ketidakpastian perekonomian saat ini," ujar Airlangga.


Airlangga mengatakan, di tengah tantangan global, pemerintah memastikan bahwa pemulihan ekonomi efektif. Mengingat, pada 2022 kemarin, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh di angka 5,3 persen. Pertumbuhan itu diyakini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

"Di antara negara G20, ini pertumbuhan tertinggi kedua sesudah Saudi Arabia," kata Airlangga.

Selain itu kata Airlangga, pada 2023 ini, kemungkinan Indonesia menghadapi resesi hanya tiga persen. Artinya, 97 persen diharapkan tidak ada resesi.

"Pertumbuhan global diperkirakan melambat, dan IMF memprediksi pertumbuhan yang semula di prediksi 3,4 persen di tahun 2023, diturunkan menjadi 2,9 persen. Demikian pula dengan inflasi global dianggap sudah mulai mereda 6,6 persen. Indonesia tentu inflasinya lebih rendah dari global, yaitu di angka 5,5 persen," jelas Airlangga.

Airlangga menerangkan, bahwa sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia menghadapi bonus demografi dalam 10 tahun ke depan. Mengingat, bonus demografi kata Airlangga, hanya terjadi satu kali dalam peradaban bangsa.

"Dan satu-satunya periode untuk masuk menjadi high income counter hanya pada saat negara masuk dalam bonus demografi. Ini dibuktikan oleh Korea, dibuktikan oleh Singapura, maka ini adalah momentum yang harus kita jaga 10 tahun ke depan," pungkas Airlangga.

Dalam acara ini, turut dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, dan para eselon satu dari berbagai kementerian yang terlibat dalam acara ini.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Relawan Jokowi: Rismon Sianipar Pengecut!

Jumat, 13 Maret 2026 | 01:05

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

UPDATE

Prediksi Mossad Gagal, Netanyahu Disebut Murka ke Direktur Intelijen

Senin, 23 Maret 2026 | 13:39

Kasus Andrie Yunus Bisa Diusut Timwas Intelijen DPR

Senin, 23 Maret 2026 | 13:23

Pengamat: Trump Inkonsisten Soal Selat Hormuz

Senin, 23 Maret 2026 | 13:09

Daftar Negara yang Terancam Bangkrut Akibat Perang Iran

Senin, 23 Maret 2026 | 12:53

Gebrakan Xiaomi SU7 2026: Ludes 15 Ribu Unit dalam 34 Menit, Daya Jelajah Tembus 900 Km!

Senin, 23 Maret 2026 | 12:37

H+2 Lebaran, Emas Antam Turun Rp50 Ribu

Senin, 23 Maret 2026 | 12:35

WFH Jangan Ganggu Kinerja Perusahaan, DPR Minta Pemerintah Hati-hati

Senin, 23 Maret 2026 | 12:31

124 Perusahaan Truk Kena Sanksi Saat Lebaran, Mayoritas Pelanggaran ODOL

Senin, 23 Maret 2026 | 12:08

Menhub Siapkan Strategi Khusus Amankan Arus Balik Lebaran 1447 H Lintas Sumatra-Jawa

Senin, 23 Maret 2026 | 11:27

DJP: Aktivasi Akun Coretax Tembus 16,6 Juta, Lapor SPT Tahunan Capai 8,7 Juta

Senin, 23 Maret 2026 | 11:03

Selengkapnya