Berita

Ketua KPK Firli Bahuri saat menyampaikan capaian Stranas PK dan acara penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi 2023/2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/3)/Ist

Politik

Firli Bahuri: 200 Juta Pengadaan Barang dan Jasa Hingga 290 Ribu Produk UMKM Masuk Sistem e-Catalog

RABU, 08 MARET 2023 | 14:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Lebih dari 200 juta pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta lebih dari 290 ribu produk UMKM telah masuk dalam e-catalog yang digagas oleh tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dipimpin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai koordinator.

Capaian itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam acara penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi 2023/2024 yang diselenggarakan oleh tim Stranas PK di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (8/3).

Firli mengatakan, terkait dengan pengadaan barang dan jasa, Stranas PK telah membuat e-catalog. Hasilnya, lebih dari 200 juta pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah masuk dalam sistem e-catalog.


"Dan ini lebih dari 290 ribu UMKM masuk di dalam produk-produk e-catalog tersebut. Apa maknanya? Dengan e-catalog ini kita berharap, semua pengadaan barang dan jasa bisa dipastikan, baik kualitas, harga, maupun tata cara pengadaannya," ujar Firli.

Karena, kata Firli, jika semua pengadaan barang dan jasa sudah melalui e-catalog, maka sistem pencegahan korupsi telah berjalan. Mengingat, korupsi terjadi dikarenakan buruknya sistem, lemahnya sistem, dan gagalnya sistem.

"Karena itu tepat jikalau hari ini di dalam peluncuran fokus area pertama perizinan tata niaga hadir para menteri yang membidangi terkait dengan perizinan dan tata niaga," demikian Firli.

Dalam acara ini, turut hadir Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, serta para Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan pejabat beberapa kementerian.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya