Berita

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abdul AzizRMOL

Politik

Kebakaran Depo Plumpang Salah Pertamina, Bukan Warga

RABU, 08 MARET 2023 | 13:09 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

PT Pertamina (Persero) harus bertanggung jawab atas kebakaran di Depo Plumpang, Jakarta Utara, yang merembet hingga pemukiman warga Tanah Merah, Koja.

Menurut anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, warga tidak bisa disalahkan atas insiden yang merenggut 19 nyawa dan puluhan luka-luka itu.

"Warga tidak bisa disalahkan, mereka ada di daerah itu juga bagian dari kesalahan Pertamina," kata Abdul Aziz, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/3).


Dijelaskan, lahan Tanah Merah yang ada di sebelah utara Depo Plumpang itu masuk kawasan Kelurahan Rawa Badak Selatan, sejatinya lahan milik Pertamina.

Namun, seiring waktu, lokasi itu diserobot warga yang membangun permukiman serta beranak pinak. Akirnya kawasan Tanah Merah tumbuh jadi kawasan permukiman padat.

"Seharusnya (Pertamina) mengantisipasi dari awal, ketika warga memasuki kawasan itu puluhan tahun lalu, kenapa dibiarkan," tegas politikus PKS itu.

Belakangan, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bahkan diseret-seret dalam peristiwa kebakaran Depo Plumpang.

Anies dianggap bersalah karena telah memberikan izin kepada warga untuk mendirikan bangunan yang sebenarnya dilarang.

Padahal itu hanya kelanjutan dari era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo di Jakarta, yang membagikan KTP kepada warga Tanah Merah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya