Soal Warga Kawasan Depo Plumpang, Mulyanto Minta Luhut Tak Asal Bicara

Koordinasi pemerintah terkait penanganan korban ledakan Depo BBM Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, dinilai acak-acakan.

Penilaian itu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyusul pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, yang akan memindahkan pemukiman masyarakat sekitar depo.

Sementara itu, beberapa hari sebelumnya, Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, didampingi Menteri BUMN, Erick Thohir, malah akan memindahkan Depo BBM Pertamina ke lahan milik Pelindo.

Perbedaan sikap itu, kata Mulyanto, akan menimbulkan kebingungan masyarakat yang jadi korban.

"Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan,” tegas Mulyanto, lewat keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (8/3).

Legislator Fraksi PKS DPR RI itu juga menuturkan, pemerintah seharusnya menentukan sikap resmi pemerintah terlebih dulu, bagaimana penanganan para korban, baru setelah itu menyampaikan kepada masyarakat.

“Jangan seperti sekarang ini, pernyataan Wapres dan Menko Marves malah bertolak belakang,” katanya.

Mulyanto juga mendesak Menko Marves stop bicara masalah yang bukan menjadi ranah wewenang kementeriannya.

“Apalagi statemennya menentang arahan yang diberikan Wapres Maruf Amin,” tegasnya.