Kasus Suap, KPK Cegah 4 Pimpinan DPRD Provinsi Jatim ke Luar Negeri

Empat pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencegahan itu dalam rangka mempercepat proses penyidikan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim.

"Tim penyidik telah mengajukan tindakan cegah keluar negeri pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap 4 orang yang menjabat anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 sampai dengan 2024," ujar Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa siang (7/3).

Ali melanjutkan, tindakan tersebut dilakukan untuk kebutuhan proses penyidikan perkara dengan tersangka Sahat Tua P. Simandjuntak yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim.

Namun demikian, Ali tidak membeberkan identitas keempat orang yang dicegah selama enam bulan hingga Juli 2023 itu.

"Langkah cegah ini diperlukan agar para pihak dimaksud tetap berada di wilayah RI dan dapat selalu kooperatif hadir untuk memberikan keterangan dengan jujur di hadapan tim penyidik," pungkas Ali.

Berdasarkan sumber Kantor Berita Politik RMOL, keempat orang yang dicegah, yaitu Kusnadi selaku Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024 dari Fraksi PDI Perjuangan; dan tiga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024, yaitu Anik Maslachah dari Fraksi PKB; Anwar Sadad dari Fraksi Partai Gerindra; dan Achmad Iskandar dari Fraksi Partai Demokrat.

Sementara itu, empat orang telah ditetapkan tersangka usai terjaring tangkap tangan KPK pada Rabu 14 Desember 2022. Keempat tersangka tersebut, yaitu Sahat Tua P. Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024; Rusdi (RS) selaku Staf Ahli tersangka Sahat; Abdul Hamid (AH) selaku Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, sekaligus selaku Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas); dan Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng selaku Koordinator Lapangan Pokmas.

Dari pengurusan alokasi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), tersangka Sahat diduga telah menerima uang sekitar Rp 5 miliar.