Berita

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes/Net

Politik

Soroti Penganiayaan oleh Anak Pejabat, Komisi X Pertanyakan Revolusi Mental

SELASA, 07 MARET 2023 | 08:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penganiayaan brutal oleh seorang anak pejabat pajak terhadap anak lainnya, beberapa waktu lalu, disorot Komisi X DPR RI. Progres revolusi mental pun dipertanyakan.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes, menilai, kasus itu menggambarkan problem pelik bangsa ini, khususnya terkait lemahnya pencapaian negara membangun sumber daya manusia berkarakter dan beradab. Padahal pemerintah telah mencanangkan program Revolusi Mental.

“Ini menunjukan kegagalan revolusi mental, karena Mario anak pejabat pajak yang memiliki gaya hidup hedon, pamer mobil mewah, tapi belum bayar pajak,” kata Fahmy, dalam keterangannya, Selasa (7/3).


Menurutnya, ada beberapa kejadian memalukan dilakukan oknum-oknum aparat dan pejabat di masa pemerintahan Jokowi, yang justru menohok jargon revolusi mental yang disuarakan presiden.

“Kebijakan revolusi mental yang didengungkan Presiden Jokowi semakin ‘kosong’ dan tak bermakna,” sesalnya.

Alih-alih bermoral dan bermental baik, kata Fahmy, justru banyak aparat dan pejabat berperilaku terkesan krisis moral, mulai korupsi yang makin menjadi-jadi, hingga oknum aparat yang terlibat pelanggaran dan penyelewengan hukum.

Kegagalan kebijakan revolusi mental, lanjut Fahmy, mirip dengan Profil Pelajar Pancasila yang digagas Kemendikbud Ristek.

“Di kalangan pelajar, juga banyak terjadi kasus-kasus amoral, bahkan kriminal, yang bertolak belakang dengan profil dan karakter pelajar Pancasila,” tuturnya.

Menurut Fahmy, maraknya tindakan kekerasan, perkosaan, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, dan remaja geng motor, menunjukkan adanya krisis moral pada pelajar Indonesia.

Atas dasar itu, Fahmy berharap pemerintah dapat mengejawantahkan jargon revolusi mental, sekaligus program Profil Pelajar Pancasila secara lebih konkret dalam kurun waktu jabatan yang tersisa.

“Pemerintahan Presiden Jokowi akan segera berakhir. Masih ada waktu untuk membuat gebrakan revolusi mental di kalangan pejabat dan aparat. Masih ada waktu untuk mengefektifkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila kepada pelajar-pelajar kita. Kita berharap Pemerintah meninggalkan legacy yang baik, khususnya dalam hal perbaikan mental dan moral bagi bangsa,” tandasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya