Berita

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes/Net

Politik

Soroti Penganiayaan oleh Anak Pejabat, Komisi X Pertanyakan Revolusi Mental

SELASA, 07 MARET 2023 | 08:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penganiayaan brutal oleh seorang anak pejabat pajak terhadap anak lainnya, beberapa waktu lalu, disorot Komisi X DPR RI. Progres revolusi mental pun dipertanyakan.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes, menilai, kasus itu menggambarkan problem pelik bangsa ini, khususnya terkait lemahnya pencapaian negara membangun sumber daya manusia berkarakter dan beradab. Padahal pemerintah telah mencanangkan program Revolusi Mental.

“Ini menunjukan kegagalan revolusi mental, karena Mario anak pejabat pajak yang memiliki gaya hidup hedon, pamer mobil mewah, tapi belum bayar pajak,” kata Fahmy, dalam keterangannya, Selasa (7/3).

Menurutnya, ada beberapa kejadian memalukan dilakukan oknum-oknum aparat dan pejabat di masa pemerintahan Jokowi, yang justru menohok jargon revolusi mental yang disuarakan presiden.

“Kebijakan revolusi mental yang didengungkan Presiden Jokowi semakin ‘kosong’ dan tak bermakna,” sesalnya.

Alih-alih bermoral dan bermental baik, kata Fahmy, justru banyak aparat dan pejabat berperilaku terkesan krisis moral, mulai korupsi yang makin menjadi-jadi, hingga oknum aparat yang terlibat pelanggaran dan penyelewengan hukum.

Kegagalan kebijakan revolusi mental, lanjut Fahmy, mirip dengan Profil Pelajar Pancasila yang digagas Kemendikbud Ristek.

“Di kalangan pelajar, juga banyak terjadi kasus-kasus amoral, bahkan kriminal, yang bertolak belakang dengan profil dan karakter pelajar Pancasila,” tuturnya.

Menurut Fahmy, maraknya tindakan kekerasan, perkosaan, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, dan remaja geng motor, menunjukkan adanya krisis moral pada pelajar Indonesia.

Atas dasar itu, Fahmy berharap pemerintah dapat mengejawantahkan jargon revolusi mental, sekaligus program Profil Pelajar Pancasila secara lebih konkret dalam kurun waktu jabatan yang tersisa.

“Pemerintahan Presiden Jokowi akan segera berakhir. Masih ada waktu untuk membuat gebrakan revolusi mental di kalangan pejabat dan aparat. Masih ada waktu untuk mengefektifkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila kepada pelajar-pelajar kita. Kita berharap Pemerintah meninggalkan legacy yang baik, khususnya dalam hal perbaikan mental dan moral bagi bangsa,” tandasnya.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya