Berita

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes/Net

Politik

Soroti Penganiayaan oleh Anak Pejabat, Komisi X Pertanyakan Revolusi Mental

SELASA, 07 MARET 2023 | 08:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penganiayaan brutal oleh seorang anak pejabat pajak terhadap anak lainnya, beberapa waktu lalu, disorot Komisi X DPR RI. Progres revolusi mental pun dipertanyakan.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes, menilai, kasus itu menggambarkan problem pelik bangsa ini, khususnya terkait lemahnya pencapaian negara membangun sumber daya manusia berkarakter dan beradab. Padahal pemerintah telah mencanangkan program Revolusi Mental.

“Ini menunjukan kegagalan revolusi mental, karena Mario anak pejabat pajak yang memiliki gaya hidup hedon, pamer mobil mewah, tapi belum bayar pajak,” kata Fahmy, dalam keterangannya, Selasa (7/3).


Menurutnya, ada beberapa kejadian memalukan dilakukan oknum-oknum aparat dan pejabat di masa pemerintahan Jokowi, yang justru menohok jargon revolusi mental yang disuarakan presiden.

“Kebijakan revolusi mental yang didengungkan Presiden Jokowi semakin ‘kosong’ dan tak bermakna,” sesalnya.

Alih-alih bermoral dan bermental baik, kata Fahmy, justru banyak aparat dan pejabat berperilaku terkesan krisis moral, mulai korupsi yang makin menjadi-jadi, hingga oknum aparat yang terlibat pelanggaran dan penyelewengan hukum.

Kegagalan kebijakan revolusi mental, lanjut Fahmy, mirip dengan Profil Pelajar Pancasila yang digagas Kemendikbud Ristek.

“Di kalangan pelajar, juga banyak terjadi kasus-kasus amoral, bahkan kriminal, yang bertolak belakang dengan profil dan karakter pelajar Pancasila,” tuturnya.

Menurut Fahmy, maraknya tindakan kekerasan, perkosaan, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, dan remaja geng motor, menunjukkan adanya krisis moral pada pelajar Indonesia.

Atas dasar itu, Fahmy berharap pemerintah dapat mengejawantahkan jargon revolusi mental, sekaligus program Profil Pelajar Pancasila secara lebih konkret dalam kurun waktu jabatan yang tersisa.

“Pemerintahan Presiden Jokowi akan segera berakhir. Masih ada waktu untuk membuat gebrakan revolusi mental di kalangan pejabat dan aparat. Masih ada waktu untuk mengefektifkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila kepada pelajar-pelajar kita. Kita berharap Pemerintah meninggalkan legacy yang baik, khususnya dalam hal perbaikan mental dan moral bagi bangsa,” tandasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya