Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani bersama Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan/Net

Politik

Megawati Bisa Takluk pada Brutus Bayaran Jika Puan Tak Dimajukan Capres di 2024

SENIN, 06 MARET 2023 | 20:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Vakumnya sikap politik PDI Perjuangan terkait Pilpres 2024 akhir-akhir ini, dibaca oleh sejumlah pihak, malah akan menimbulkan dampak serius bagi keberlangsungan trah Soekarno.

Bahkan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri diramal bakal terpengaruh siasat pihak yang berkhianat kepada pemimpin.

“Sampai kini PDIP belum mendaklarasikan capresnya. Ini ada sinyalemen bahaya,” ujar Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie kepada Kantor Berta Politik RMOL, Senin (6/3).


Ia menjelaskan, posisi PDIP sekarang ini seperti tersandera situasi dan kondisi perpolitikan Pilpres 2024 yang berkembang. Dimana, sudah terbentuk setidaknya 3 poros koalisi, yang masing-masingnya sudah punya bakal calon presiden (bacapres).

Sementara, PDIP yang memperoleh kursi terbanyak di parlemen dari hasil Pemilu Serentak 2024, dan mampu mengusung capres tanpa berkoalisi, justru punya figur bacapres yang tidak moncer elektabilitasnya, yaitu Ketua DPR RI Puan maharani.

Belum lagi, PDIP belakang terbelah karena ada 'keinginan' Presiden Joko Widodo mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Padahal mantan Walikota Solo itu juga diusung dan didukung menjadi presiden sejak Pemilu 2014 hingga 2019 oleh partai banteng moncong putih.

Oleh karena itu, Jerry memandang ada upaya pemberedalan trah Presiden pertama RI Soekarno dengan menumbangkan kuasa PDIP.


“Maka, jika Puan Maharani tak dicapreskan di 2024, bisa saja Megawati takluk pada brutus berbayar. Karena saya lihat Mega dalam beberapa momen bisa goyah,” demikian Jerry menambahkan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya