Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani bersama Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan/Net

Politik

Megawati Bisa Takluk pada Brutus Bayaran Jika Puan Tak Dimajukan Capres di 2024

SENIN, 06 MARET 2023 | 20:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Vakumnya sikap politik PDI Perjuangan terkait Pilpres 2024 akhir-akhir ini, dibaca oleh sejumlah pihak, malah akan menimbulkan dampak serius bagi keberlangsungan trah Soekarno.

Bahkan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri diramal bakal terpengaruh siasat pihak yang berkhianat kepada pemimpin.

“Sampai kini PDIP belum mendaklarasikan capresnya. Ini ada sinyalemen bahaya,” ujar Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie kepada Kantor Berta Politik RMOL, Senin (6/3).


Ia menjelaskan, posisi PDIP sekarang ini seperti tersandera situasi dan kondisi perpolitikan Pilpres 2024 yang berkembang. Dimana, sudah terbentuk setidaknya 3 poros koalisi, yang masing-masingnya sudah punya bakal calon presiden (bacapres).

Sementara, PDIP yang memperoleh kursi terbanyak di parlemen dari hasil Pemilu Serentak 2024, dan mampu mengusung capres tanpa berkoalisi, justru punya figur bacapres yang tidak moncer elektabilitasnya, yaitu Ketua DPR RI Puan maharani.

Belum lagi, PDIP belakang terbelah karena ada 'keinginan' Presiden Joko Widodo mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Padahal mantan Walikota Solo itu juga diusung dan didukung menjadi presiden sejak Pemilu 2014 hingga 2019 oleh partai banteng moncong putih.

Oleh karena itu, Jerry memandang ada upaya pemberedalan trah Presiden pertama RI Soekarno dengan menumbangkan kuasa PDIP.


“Maka, jika Puan Maharani tak dicapreskan di 2024, bisa saja Megawati takluk pada brutus berbayar. Karena saya lihat Mega dalam beberapa momen bisa goyah,” demikian Jerry menambahkan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Yang Rada Gila

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:23

KPK Wanti-wanti Bantuan Korban Gempa NTT Jangan Dikorupsi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:17

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.090 Triliun di Triwulan II 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:10

Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan di Vladivostok Awal September

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:09

Pembukaan Rapat Paripurna Diawali Ucapan Duka Cita untuk Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:06

Menanti Nasib Investasi INA-SRF Usai Menang Gugatan Lawan Kimia Farma

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:02

Penangguhan Penahanan Asrul Azis Taba Ditolak

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:56

BPK Dorong Tata Kelola Kementerian Hukum Naik Kelas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:46

Kelahiran Anak Gajah Sumatera di Padang Sugihan Jadi Kado Istimewa HUT RI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:40

Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:34

Selengkapnya