Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani bersama Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan/Net

Politik

Megawati Bisa Takluk pada Brutus Bayaran Jika Puan Tak Dimajukan Capres di 2024

SENIN, 06 MARET 2023 | 20:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Vakumnya sikap politik PDI Perjuangan terkait Pilpres 2024 akhir-akhir ini, dibaca oleh sejumlah pihak, malah akan menimbulkan dampak serius bagi keberlangsungan trah Soekarno.

Bahkan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri diramal bakal terpengaruh siasat pihak yang berkhianat kepada pemimpin.

“Sampai kini PDIP belum mendaklarasikan capresnya. Ini ada sinyalemen bahaya,” ujar Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie kepada Kantor Berta Politik RMOL, Senin (6/3).


Ia menjelaskan, posisi PDIP sekarang ini seperti tersandera situasi dan kondisi perpolitikan Pilpres 2024 yang berkembang. Dimana, sudah terbentuk setidaknya 3 poros koalisi, yang masing-masingnya sudah punya bakal calon presiden (bacapres).

Sementara, PDIP yang memperoleh kursi terbanyak di parlemen dari hasil Pemilu Serentak 2024, dan mampu mengusung capres tanpa berkoalisi, justru punya figur bacapres yang tidak moncer elektabilitasnya, yaitu Ketua DPR RI Puan maharani.

Belum lagi, PDIP belakang terbelah karena ada 'keinginan' Presiden Joko Widodo mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Padahal mantan Walikota Solo itu juga diusung dan didukung menjadi presiden sejak Pemilu 2014 hingga 2019 oleh partai banteng moncong putih.

Oleh karena itu, Jerry memandang ada upaya pemberedalan trah Presiden pertama RI Soekarno dengan menumbangkan kuasa PDIP.


“Maka, jika Puan Maharani tak dicapreskan di 2024, bisa saja Megawati takluk pada brutus berbayar. Karena saya lihat Mega dalam beberapa momen bisa goyah,” demikian Jerry menambahkan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya