Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule/Net

Politik

Singgung Harga BBM Naik 3 Kali Lipat, Iwan Sumule: Sri Mulyani Semakin Mencabik Rasa Keadilan

SENIN, 06 MARET 2023 | 15:47 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyita perhatian, setelah belakangan disorot akibat perilaku anak buahnya yang suka pamer gaya hidup mewah alias hedon.

Baru-baru ini, Sri Mulyani mengungkapkan, pentingnya membayar pajak untuk menopang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sehingga pada akhirnya bisa menjadi shock absorber.

Dia mencontohkan, kenaikan harga minyak yang mencapai 120 dolar AS/barrel pada 2022 lalu, bila tidak ditahan dengan subsidi yang mencapai Rp 552 triliun, masyarakat bisa membayar BBM hingga 3 kali lipat.


"Kita tidak ingin ini terjadi. Nah, dananya dari mana? Tentu saja dari rupiah yang anda bayarkan melalui pajak," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Economic Outlook 2023, dikutip dari akun Instagram @smindrawati, Selasa (28/2).

Salah satu yang mengomentari pernyataan Sri Mulyani, adalah Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule.

"Ancaman Menkeu SMI, BBM bisa naik 3x lipat kalau warga ogah bayar pajak, tambah mencabik rasa keadilan rakyat," ujar Iwan Sumule dalam cuitan akun Twitter pribadinya, Senin (6/3).

Kata dia, polemik gaya hidup hedon yang dipertontonkan anak buahnya saja, sudah mencederai rasa keadilan. Jangan lagi, Sri Mulyani, menambah polemik dengan mengancam soal kenaikan harga BBM.

"Untuk itu, ProDem mendesak Menkeu dan Dirjen Pajak segera mundur diri," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya