Berita

Pengamat politik Iwel Sastra/RMOL

Politik

Tiga Alasan Prabowo-Surya Paloh Tidak Mungkin Bersama Usung Capres 2024

SENIN, 06 MARET 2023 | 04:51 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Secara politik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dipandang tidak akan ada dalam titik yang sama dalam mengusung calon presiden (capres) tahun 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan pengamat politik Iwel Sastra kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (5/3).

Menurut Iwel, ada tiga alasan kenapa Surya Paloh dan Prabowo tidak akan sama dalam mengusung capres. Pertama, sejak awal Gerindra dan Nasdem berdiri belum pernah terjadi koalisi diantara kedua partai mengusung calon presiden secara bersama. Bahkan, pada pilpres 2014 dan 2019 kedua partai ini berada pada posisi yang berseberangan.


Kedua, walaupun kemudian pasca Pilpres 2019 Gerindra bergabung dengan pemerintahan Jokowi namun chemistry diantara kedua partai ini tidak terbangun.

"Karena mereka bertemu dalam koalisi ini adalah karena faktor kepentingan politik Jokowi yang ingin memperkuat barisan partai pendukung pemerintah," jelas Direktur Mahara Leadership ini.

Faktor ketiga, jelas Iwel,  Nasdem mengusung Anies Baswedan. Ia melihat, sangat mustahil Prabowo ikut bergabung untuk mendukung Anies. Selain masih ingin maju sebagai  capres, diduga Prabowo kecewa dengan keputusan Anies yang akhirnya muncul sebagai capres.

Iwel mengatakan, Prabowo melalui Gerindra ikut memiliki peran yang besar bagi Anies untuk bisa maju pada Pilgub DKI tahun 2017 silam.

"Tentu harapannya pada pilpres 2024 nanti Anies ikut mendukung Prabowo maju kembali dalam ajang pilpres. Bukan malah menjadi pesaingnya," pungkas Iwel.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya