Berita

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida/Net

Dunia

Korsel Siapkan Solusi Akhiri Perselisihan Perbudakan Era Pendudukan Jepang

MINGGU, 05 MARET 2023 | 21:17 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Korea Selatan tengah menggodok solusi untuk menyelesaikan perselisihan terkait perbudakan era pendudukan Jepang.

Dalam pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, solusi tersebut akan diumumkan pada Senin (6/3).

"Pemerintah terus berkonsultasi dengan berbagai cara dengan otoritas diplomatik di semua tingkatan untuk menghasilkan solusi yang masuk akal yang memenuhi kepentingan bersama Korea dan Jepang sesegera mungkin," kata Kementerian Luar Negeri, dimuat The Straits Times.


Solusi itu diberikan setelah hubungan kedua negara kini telah berangsur membaik di bawah pemerintahan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol.

Sengketa perbudakan yang terjadi saat Jepang menjajah Korea pada 1910 hingga 1945. Hal ini telah mengganggu dan membuat panas hubungan antara dua negara selama bertahun-tahun lamanya.

Saat ini pemerintah Korea Selatan tengah mempertimbangkan untuk memberikan pembayaran kompensasi kepada mantan pekerja Korea yang pernah diperbudak, melalui yayasan Korea Selatan yang didukung pemerintah.

Sejauh ini, Jepang belum memberikan komentarnya atas solusi yang akan diumumkan Seoul. Tetapi menurut Kyodo News, Jepang akan mengizinkan perusahaannya memberikan kontribusi secara sukarela kepada yayasan itu.

"Yayasan Korea akan membayar kompensasi itu atas nama Jepang, dan pihak Jepang akan mengakui ungkapan permintaan maaf dan refleksi yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya," tulis Nikkei Asia.

Permintaan maaf itu akan diumumkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida, dengan memperpanjang pernyataan masa lalunya tentang kerja paksa dalam masa perang, yang mencakup permintaan maaf atas kolonialisme Jepang.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya