Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Tinggalkan Pendekatan Politis saat Memilih Direksi dan Komisaris Pertamina

MINGGU, 05 MARET 2023 | 16:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Guna membenahi PT Pertamina (Persero) pemerintah diminta meninggalkan jejak nepotisme dan politis dalam memilih Direktur Utama dan Komisaris Utama perusahaan minyak milik negara tersebut.

Demikian pendapat yang disampaikan pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/3).

“Pendekatan koncoisme dan politis dalam memilih direksi dan komisaris Pertamina sudah seharusnya ditanggalkan. Karena itu, profesionalisme sudah harus dikedepankan dalam memilih direksi dan komisaris,” tegas Jamiluddin.


Jamiluddin berpandangan, sudah seharusnya Pertamina berdiri sendiri tanpa dinodai politisasi dalam perekrutan pejabat tingginya.

“Pertamina juga harus dijadikan perusahaan yang independen. Tidak boleh lagi dijadikan sapi perah untuk kepentingan elite politik,” katanya.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan Erick Thohir untuk melakukan pembenahan di tubuh Pertamina. Agar tidak dicap masyarakat perusahaan minyak pelat merah itu milik politisi tertentu.

“Hal itu diperlukan agar Pertamina bisa sejajar dengan perusahaan minyak lainnya di negara lain. Pertamina bisa (bersaing dengan negara lain) asalkan dipimpin orang-orang profesional dan tidak dijadikan sapi perah,” tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya