Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron/RMOLJabar

Politik

Minta Dirut Tanggung Jawab Tragedi Depo Plumpang, Herman Khaeron: Ini Menyangkut Kredibilitas Pertamina

SABTU, 04 MARET 2023 | 23:24 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kebakaran hebat yang melanda pipa bahan bakar minyak (BBM) di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, sangat disayangkan banyak pihak. Terlebih ada belasan korban jiwa melayang dalam insiden tersebut.

Karena itulah, anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, meminta Dirut Pertamina untuk bertanggung jawab.

Pria yang akrab disapa Hero ini menuturkan, saat melakukan rapat dengan Pertamina Plumpang dirinya sering memperingatkan akan potensi bahaya kepada penduduk sekitar bila terjadi bencana kebakaran.


"Di rapat dengan Pertamina saya selalu mengingatkan jika terjadi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang berpotensi membahayakan penduduk di sekitarnya dan berulang kali diingatkan. Saat ini terjadi kebakaran dan jatuh korban jiwa dari masyarakat. Ini perlu evaluasi HSSE di Pertamina," ucapnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (4/3).

"Ini Dirut Pertamina kalau ada masukan atau pandangan dari wakil rakyat, sepertinya tidak pernah didengar dan diterapkan di lapangan. Karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kepada kami saat dalam forum," lanjutnya.

Saat jadi pimpinan Komisi VIII, dirinya pun sudah sering menyampaikan bila industri minyak ini harus memperhatikan seluruh aspek. Karena ada potensi bahaya besar bila terjadi kecelakaan kerja.

“Tidak hanya, pegawai yang jadi korban masyarakat pun terkena dampaknya," ujar Hero.

Hero menambahkan, kejadian terbakarnya depo Pertamina sudah beberapa kali terjadi. Seperti di Cilacap, Rokan Hulu, Indramayu, dan saat ini terjadi lagi di Plumpang.

"Tentu ini bukan sesuatu hal yang menjadi kelengahan, karena sudah beberapa kali terulang.  Pertamina harus menerapkan kaidah-kaidah terhadap keamanan keselamatan dan bagaimana juga lingkungannya yang lebih bisa memproteksi supaya tidak terjadi yang membahayakan bagi masyarakat," tuturnya.

Hero juga meminta  Pertamina ke depan melakukan audit terhadap berbagai kawasan satu wilayah yang memiliki dampak resiko besar terhadap masyarakat.

"Sekarang sudah ada korban jiwa. Jadi bukan kemudian diobati dibantuin selesai, bukan di situ konteksnya. Ini karena menyangkut kredibilitas Pertamina," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya