Berita

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto/Net

Nusantara

Depo Plumpang Terbakar, PKS: Tuntaskan Penanganan Korban Dulu

SABTU, 04 MARET 2023 | 10:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pertamina harus mampu menjamin ketersediaan pasokan BBM bagi masyarakat, meski dalam kondisi darurat, menyusul terbakarnya Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, percaya Pertamina memiliki rencana kerja cadangan (contingency plan) yang memungkinkan pelayanan pengadaan BBM tetap berjalan.

"Pertamina perlu mengambil langkah untuk menutupi kekurangan pasokan distribusi BBM dan gas di wilayah Jabodetabek, agar kegiatan ekonomi masyarakat tidak terganggu," pinta Mulyanto, dalam keterangannya, Sabtu (4/3).


Dia memberi kesempatan kepada Pertamina untuk menyelesaikan masalah kebakaran terlebih dulu. Itu lebih penting, karena menyangkut keamanan dan keselamatan orang-orang yang ada di kawasan Depo dan lingkungan sekitar.

“Kita jangan berpolemik dulu tentang penyebab kebakaran. Masalah itu bisa kita bicarakan setelah penanganan korban dituntaskan," kata Mulyanto.

Untuk menghindari kejadian serupa, dia meminta Pertamina segera melakukan audit keamanan di semua Depo dan kilang BBM. Menurutnya, menyebut kebakaran di Depo dan kilang BBM Pertamina termasuk sering terjadi.

Karena itu, proses pemeriksaan dan pengawasan perlu ditingkatkan. Apalagi kondisi cuaca belakangan sering hujan disertai petir, hingga menyebabkan terbakarnya kilang-kilang minyak.

"Pertamina harus sungguh-sungguh melakukan penelitian untuk mengetahui kondisi setiap Depo dan kilang yang dimiliki, sehingga dapat dilakukan mitigasi dan pencegahan di masa-masa mendatang," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya