Berita

Guru Besar Hukum Bisnis UGM, Prof Nindyo Pramono/Net

Politik

Perppu Cipta Kerja Upaya Pemerintah Tingkatkan Daya Tahan Ekonomi

SABTU, 04 MARET 2023 | 07:36 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan daya tahan ekonomi negara di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

"Adanya UU Ciptaker direspons para investor dengan sangat positif, karena sebagai upaya dari pemerintah untuk melakukan reformasi struktural," kata Guru Besar Hukum Bisnis UGM, Prof Nindyo Pramono dalam webinar Moya Institute, Jumat (3/3).

Dengan adanya reformasi struktural tersebut, kata dia, berdampak positif terhadap peningkatan penanaman modal dari asing ke Indonesia.


Masih dalam webinar yang sama, pengamat politik, Emrus Sihombing menilai UU Cipta Kerja, sudah sejalan dengan namanya, yakni mampu menciptakan pekerjaan.

Masyarakat tidak lagi bergantung pada pekerjaan di luar negeri karena akan lebih banyak mendirikan usaha sendiri.

Hal ini sebagai dampak positif adanya kemudahan pada perizinan PT perorangan, UMKM dan sebagainya melalui UU Cipta Kerja yang telah ditindaklanjuti pemerintah melalui penerbitan Perppu Cipta Kerja.

"Banyak sekali manfaat dari penerbitan Perppu Cipta Kerja, utamanya para pelaku UMKM menjadi sangat diuntungkan karena kemudahan perizinan sehingga sangat melahirkan harapan dan optimisme bagi mereka," ujar Dosen Pascasarjana Universitas Pelita Harapan ini.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya