Berita

Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar, Adies Kadir/Net

Politik

Wakil Ketua Komisi III: Periksa Hakim PN Jakpus!

SABTU, 04 MARET 2023 | 02:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) diminta segera memeriksa hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir, dalam keterangannya, Jumat (3/3).

"Saya minta Badan Pengawas MA RI dan KY segera memeriksa hakim-hakim itu. Kalau perlu di-nonpalu-kan dulu," tegas Adies.


Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar itu juga menyarankan hakim yang memutus gugatan Partai Prima itu dipindahtugaskan dari PN Jakpus, karena kurang peka terhadap perkembangan politik Tanah Air.
"Mereka membuat kegaduhan baru serta membuat kredibilitas kurang baik," tambahnya.

Ditegaskan juga, PN tidak berwenang mengurusi Pemilu. Keputusan menunda atau melanjutkan Pemilu 2024 ada di tangan PTUN dan KPU, Bawaslu, serta DKPP. PN hanya memutus perkara yang berhubungan dengan penggugat dan tergugat.

Sehingga, kata Adies, jika KPU dianggap salah, maka hukuman hanya berupa mengklasifikasi ulang partai yang keberatan.

"Bukan menghukum seluruh Parpol yang tidak ada hubungannya, sehingga merugikan Parpol peserta Pemilu lainnya," pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya