Berita

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Irwan Fecho/Ist

Politik

PN Jakpus Putuskan Tunda Pemilu, Irwan Fecho: Bisa Jadi Test the Water

JUMAT, 03 MARET 2023 | 07:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan gugatan Partai Prima dan memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024 menuai polemik di tengah masyarakat.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Irwan Fecho, bahkan menilai keputusan majelis hakim PN Jakpus itu untuk menghidupkan kembali para pendukung penundaan Pemilu.

"Bisa jadi ini upaya test the water (tes ombak), untuk menghidupkan terus upaya penundaan Pemilu, sebagai bagian dari isu perpanjangan masa jabatan presiden," kata Irwan kepada wartawan, Jumat (3/3).


Menurutnya, ada kekuatan besar yang mengorkestrasi upaya-upaya perpanjangan masa jabatan presiden, di semua sektor, termasuk penegakan hukum.

Sebab itu dia meminta masyarakat terus mengawal ketat adanya upaya terselubung pihak-pihak tertentu.

"Rakyat harus segera tau dan menghentikannya. Tidak mungkin dari menteri, pengamat politik, organisasi pemuda, pengusaha, aparat desa, sampai dengan hakim, berani bermain-main di isu ini, jika tidak ada orkestrasi," tegasnya.

Pihaknya mengaku miris dengan keputusan majelis hakim PN Jakpus itu, sekaligus menandakan demokrasi di Indonesia makin terpuruk.

"Demokrasi dan konstitusi kita makin dipinggir jurang. Rakyat harus bersatu, siaga dan waspada," tutupnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya