Berita

Dubes Riadh Dridi di kantornya, Rabu (2/3).

Dunia

Dubes Tunisia: Justru untuk Melindungi, Pernyataan Presiden Saied tentang Imigran Ilegal telah Dimanipulasi

KAMIS, 02 MARET 2023 | 12:57 WIB

Pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab secara sengaja memanipulasi dan mendistorsi pernyataan Presiden Republik Tunisia Kais Saied mengenai imigran ilegal. Pernyataan yang disampaikan Presiden Saied dipotong sedemikian rupa sehingga Tunisia tampak menjadi negara yang anti imigran dan bahkan anti Afrika serta tidak menghormati HAM imigran yang datang ke negara itu.

Padahal, sebaliknya. Justru Tunisia merasa bertanggung jawab pada HAM dan keselamatan imigran di negara itu. Adapun pernyataan mengenai imigran ilegal dimaksudkan agar setiap imigran yang datang ke Tunisia memiliki kejelasan status.

Duta Besar Tunisia Riadh Dridi kepada Kantor Berita Politik RMOL menjelaskan bahwa pernyataan Presiden Saied disampaikan justru untuk memberikan perlindungan HAM dan kepastian status kepada imigran ilegal yang datang ke Tunisia, baik untuk mencari kehidupan yang lebih layak, maupun untuk sekadar transit menuju ke negara tujuan mereka.


“Dalam menghadapi persoalan imigran ilegal, setiap negara memiliki hak untuk mengambil tindakan (measure) tertentu. Ini adalah fenomena internasional. Dan ini berdampak pada keamanan nasional,” ujar Dubes Dridi ketika ditemui CEO RMOL Network, Teguh Santosa, di kantornya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (2/3).

“Banyak saudara kami yang berasal dari negara-negara Afrika yang datang ke Tunisia dengan legal, mereka menetap untuk belajar atau untuk berusaha. Kami tidak punya masalah dengan mereka. Yang menjadi masalah adalah imigran ilegal,” kata dia lagi.

Pemerintah Tunisia meminta imigran ilegal untuk mendatangi kantor perwakilan negara masing-masing, baik kedutaan maupun konsulat, untuk melaporkan kehadiran di Tunisia beserta maksud dan tujuan mereka. Dengan demikian, kehadiran mereka di Tunisia menjadi jelas dan tidak menjadi ancaman bagi keamanan nasional Tunisia.

“Pernyataan Presiden kami telah dicabut dari konteksnya. Intinya, ini adalah tentang menangani imigran ilegal, dimana setiap negara memiliki hak untuk melakukan tindakan tertentu. Ini bukan kampanye untuk melawan saudara-saudara Afika kami. Justru tindakan yang akan diambil pemerintah Tunisia untuk melindungi keamanan dan kehormatan mereka,” katanya lagi.

Dubes Dridi menambahkan, tidak ada seorang pun yang dapat mengabaikan keafrikaan Tunisia. Bahkan, sambungnya, Afrika adalah nama lama yang dimiliki Tunisia.

Di masa silam, Tunisia merupakan pusat dari peradaban kuno Kartago. Di tahun 146 SM Kartago ditaklukkan Romawi dan sejak saat itu bangsa-bangsa Arab kuno menyebutnya Afrikiye.  

Dubes Dridi juga menyatakan, pihaknya kaget dengan kecaman yang juga disampaikan Uni Afrika. Semestinya, Uni Afrika memahami maksud dari pernyataan Presiden Saied dan tidak memotong pernyataan itu sehingga Tunisia tampak sebagai negara yang tidak bertanggung jawab dan tidak melindungi HAM imigran.

“Kementerian Luar Negeri Tunisia menilai, pernyataan Uni Afrika itu bias dan didasarkan pada kesalahpahaman atas posisi Tunisia yang sebenarnya,” sambung Dubes Dridi.

Pada bagian akhir dia berharap agar stigmatisasi dan generalisasi buruk mengenai Tunisia ini dapat dihentikan. Bagaimanapun juga, Tunisia adalah negara yang dibangun di atas keberagaman budaya dan peradaban. Sama sekali tidak pernah terjadi insiden kesewenang-wenangan terhadap orang-orang yang datang ke negara itu.

“Diskriminasi tidak pernah menjadi hal yang dipraktikkan di Tunisia,” demikian Dubes Dridi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya