Berita

Presiden Joko Widodo di titik nol IKN/Net

Politik

Keberlanjutan Pembangunan IKN Tergantung Hasil Pilpres 2024

KAMIS, 02 MARET 2023 | 04:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dikhawatirkan mangkrak setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pembangunan infrastruktur IKN cukup mencekik APBN ratusan triliun.

Anggota MPR RI Fraksi Golkar Muhammad Fauzi menuturkan pembangunan IKN akan tergantung dari siapa presiden yang akan terpilih di 2024 mendatang.

“Jadi kalau bagi saya kalau bicara bisa atau tidak (bangun IKN), bisa iya bisa tidak. Karena, kemungkinan-kemungkinan itu ya memang ada dan kemungkinan itu juga bisa tidak ada. Tergantung bagaimana proses pileg ini dan proses pilpres ini bisa kita lakukan,” kata Fauzi di acara diskusi Empat Pilar, bertemakan 'Keberlangsungan Pembangunan IKN Tanpa Haluan Negara' di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (1/3).


Menurutnya, perlu adanya kerjasama dan gotong royong antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan IKN.

“Negara kita besar dan negara kepulauan, kita perlu bergandengan tangan kita perlu kerja bersama, berjamaah, pada saat itu kita bisa ciptakan, saya pikir tak ada sesuatu yang tidak mungkin yang kita bisa selesaikan,” katanya.

Agar megaproyek pemerintah Jokowi ini berlanjut dengan baik, Fauzi menyarankan pemerintah untuk perbanyak silaturahmi kepada pihak-pihak yang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

“Perbanyak silaturahmi tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh partai untuk meminimalisir perbedaan-perbedaan itu. Oke dalam Pileg kita berbeda, dalam pilpres kita berbeda tetapi setelah itu kita harus bersama-sama lagi, karena enggak bisa membangun sebuah negara hanya mengandalkan sekelompok orang” tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya