Berita

Presiden Joko Widodo di titik nol IKN/Net

Politik

Keberlanjutan Pembangunan IKN Tergantung Hasil Pilpres 2024

KAMIS, 02 MARET 2023 | 04:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dikhawatirkan mangkrak setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pembangunan infrastruktur IKN cukup mencekik APBN ratusan triliun.

Anggota MPR RI Fraksi Golkar Muhammad Fauzi menuturkan pembangunan IKN akan tergantung dari siapa presiden yang akan terpilih di 2024 mendatang.

“Jadi kalau bagi saya kalau bicara bisa atau tidak (bangun IKN), bisa iya bisa tidak. Karena, kemungkinan-kemungkinan itu ya memang ada dan kemungkinan itu juga bisa tidak ada. Tergantung bagaimana proses pileg ini dan proses pilpres ini bisa kita lakukan,” kata Fauzi di acara diskusi Empat Pilar, bertemakan 'Keberlangsungan Pembangunan IKN Tanpa Haluan Negara' di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (1/3).


Menurutnya, perlu adanya kerjasama dan gotong royong antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan IKN.

“Negara kita besar dan negara kepulauan, kita perlu bergandengan tangan kita perlu kerja bersama, berjamaah, pada saat itu kita bisa ciptakan, saya pikir tak ada sesuatu yang tidak mungkin yang kita bisa selesaikan,” katanya.

Agar megaproyek pemerintah Jokowi ini berlanjut dengan baik, Fauzi menyarankan pemerintah untuk perbanyak silaturahmi kepada pihak-pihak yang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

“Perbanyak silaturahmi tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh partai untuk meminimalisir perbedaan-perbedaan itu. Oke dalam Pileg kita berbeda, dalam pilpres kita berbeda tetapi setelah itu kita harus bersama-sama lagi, karena enggak bisa membangun sebuah negara hanya mengandalkan sekelompok orang” tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya