Berita

Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban/Net

Dunia

Viktor Orban Tegaskan Pemerintahannya Jangan Mudah Terprovokasi oleh Uni Eropa

SELASA, 28 FEBRUARI 2023 | 06:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Derasnya bantuan senjata yang dikirim ke Ukraina membuat Hongaria cemas. Perdana Menteri Viktor Orban bahkan khawatir bahwa itu akan disusul dengan pengiriman bantuan pasukan.

Jika itu terjadi, menurutnya, seluruh Eropa berarti telah bergerak ke dalam perang selangkah demi selangkah.

Dalam pernyataannya pada Senin (27/2), Orban mengungkapkan kekhawatirannya bahwa setelah negara-negara UE mengirim tank ke Ukraina, saat ini mereka  sedang mempertimbangkan untuk memasok jet tempur.


"Jika keadaan terus seperti ini, bisa saja akan muncul pikiran untuk mengirim pasukan ke Ukraina," katanya pada pembukaan sesi musim semi parlemen Hungaria, seperti dikutip dari TASS.

Selama ini, pemerintah Hongaria bersikeras untuk menyelesaikan konflik Ukraina dengan cara damai dan meminta anggota parlemen untuk mengadvokasi posisi tersebut. Sementara di saat yang sama Uni Eropa terus menerus mengipasi agar Hongaria ikut bergabung dalam sanksi untuk Rusia.

"Mereka ingin menyeret kita ke dalam perang ini, tetapi saya meminta Anda untuk tidak menyerah pada provokasi," kata Orban kepada anggota parlemen.

Sekali lagi ia menekankan bahwa Hongaria mengharapkan gencatan senjata dan pembicaraan damai. Dalam semua forum internasional, itu yang selalu Hongaria tegaskan. Itu juga yang menjadi alasan negaranya mendukung rencana perdamaian China untuk Ukraina.

Orban mengatakan ia akan terus menentang sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, terutama di sektor energi. Ia merujuk pada kenaikan harga yang dramatis yang terjadi belakangan ini setelah pembatasan pasokan bahan bakar. Pengeluaran Hongaria untuk sumber energi meningkat sepuluh miliar euro pada tahun 2022.

"Brussel telah mengambil uang ini dari kantong orang Hongaria dengan penggunaan sanksi," ujarnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya