Di Acara Rakornas PAN, Jokowi Klaim PDB Indonesia Bisa Melompat ke Angka Rp 11 Ribu Triliun

Presiden Joko Widodo mengklaim Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia bisa mencapai Rp 11 ribu triliun. Selain itu terbuka lapangan kerja mencapai 10,5 juta jika hasil bumi Indonesia dilakukan hilirisasi, teknisnya tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah.

"Meskipun, risikonya kita banyak dimusuhi negara-negara lain. Karena pabrik-pabrik di sana, industri di sana menjadi stop karena bahan mentahnya tidak kita ekspor. Itu yang namanya hilirisasi," ujar Jokowi Minggu pagi (26/2).

Ia menyampaikan hal itu dalam acara Pembukaan Workshop dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) di Semarang, Jawa Tengah.

Jokowi menjelaskan, Indonesia telah menghentikan ekspor nikel pada tahun 2020. Meskipun pada akhirnya digugat oleh Uni Eropa ke WTO dengan hasil Indonesia mengalami kekalahan.

Kata Jokowi, meski telah kalah dari gugatan WTO, Indonesia tidak boleh mundur dengan memilih tidak ekspor bahan mentah. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara maju.

"Itu selalu saya ulang-ulang kepada menteri. Ya kita kalah, tapi terus maju. Usahanya apa, ya banding. Ndak tau nanti kalau banding lagi kalah, apakah ada banding lagi diberikan kesempatan, ya banding lagi. Tapi apa dampaknya, saat kita digugat, banding, industri kita sudah siap. Kalau dibuka, industri kita sudah siap. Nikel sudah kita siap sekarang ini," kata Jokowi.

Bahkan kata Jokowi, pemerintah juga akan menghentikan ekspor bauksit pada Juni 2023 nanti. Mengingat kata Jokowi, 90 persen bahan mentah bauksit diekspor ke Tiongkok.

"Enggak tau dia gugat kita nggak. Kalau digugat, ya berarti nikelnya digugat Uni Eropa, bauksitnya digugat Tiongkok, karena 90 persen ekspor bahan mentah kita ke sana," terang Jokowi.

Jokowi mengklaim, nilai ekspor bahan mentah nikel Indonesia sebelumnya bernilai Rp 17 triliun. Akan tetapi, ketika diekspor menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, kini sudah di angka Rp 450 triliun.

Dari situ kata Jokowi, negara mendapatkan penerimaan negara, baik berupa pajak penghasilan, pajak PPN, pajak karyawan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bea ekspor, deviden, hingga royalti. Atas penerimaan itu, Jokowi mengklaim bisa membiayai pembangunan di desa hingga menganggarkan bantuan sosial.

"Dampak hilirisasi itu luar biasa besarnya kalau ini semua bahan-bahan mentah bisa kita hilirkan semuanya. PDB bisa melompat ke angka 11 ribu triliun, lapangan kerja yang akan terbentuk bisa 10,5 juta," jelas Jokowi.