Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Klaim Pembangunan di Eranya Sudah Indonesia Sentris

MINGGU, 26 FEBRUARI 2023 | 13:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pembangunan infrastruktur dan desa dinilai sudah tidak lagi Jawa sentris atau hanya berpusat di Pulau Jawa. Perubahan nyata ini merupakan wujud nyata dari upaya yang dilakukan pemerintah selama delapan tahun terakhir.

Perubahan itu dipamerkan langsung oleh Presiden Jokowi saat memberikan sambutan di acara Pembukaan Workshop dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) di Semarang, Jawa Tengah, Minggu pagi (26/2).

"Kita ini sudah kerja delapan tahun ya, kita semuanya. Sudah banyak perubahan-perubahan yang telah kita lakukan. Sehingga ke depan memang harus kita lanjutkan perubahan-perubahan yang telah kita lakukan," ujar Jokowi.


Dulu, sambungnya, pembangunan selalu Jawa sentris. Di mana, infrastruktur dibangun hampir 70 persen di Pulau Jawa. Sehingga, hal itu digeser oleh Jokowi menjadi Indonesia sentris. Setidaknya 53 persen investasi sudah berada di luar Jawa.

"Yang fisik, contoh infrastruktur, itu kita sudah menghabiskan anggaran Rp 3.309 triliun. Kemudian pergeserannya terjadi, karena infrastrukturnya siap, misalnya jalan tol, bandara airport sudah siap di luar Jawa, dihubungkan dengan kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kemudian investasi menjadi bergeser.

Jokowi mengingatkan, Indonesia merupakan negara besar dengan 282 juta jiwa hidup di 17 ribu pulau. Sehingga, tidak bisa jika hanya dilakukan pembangunan di satu pulau saja, yakni di Pulau Jawa.

"Yang kedua, dari kota sentris bergeser ke desa sentris. Apa buktinya bahwa kita sudah ke desa sentris. Sampai sekarang, dari 74.800 desa yang kita miliki, kita telah gelontorkan Rp 470 triliun dana desa. Ini komitmen menggeser dari kota sentris menuju ke desa sentris. Sehingga jalan-jalan produksi desa tuh semuanya terbangun, meskipun belum selesai," pungkas Jokowi.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya