Berita

Anies Baswedan saat melakukan safari politik di Pasar Natar, Lampung Selatan (25/2)/RMOLLampung

Nusantara

Nasdem: Banner Provokatif Anies Baswedan Capres Intoleran, Nodai Demokrasi

SABTU, 25 FEBRUARI 2023 | 22:58 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Nasdem menyayangkan adanya banner penolakan terhadap Anies Baswedan di Lampung. Lebih parah lagi, banner tersebut menuding Anies Baswedan sebagai calon presiden intoleran.

"Ini dilakukan oleh kelompok orang yang tidak teridentifikasi dan bermaksud menyudutkan, menjelek-jelekkan, dan menyebar hoax," kata Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Hukum dan HAM Taufik Basari dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Sabtu (25/2).

Taufik Basari menyebut, hal itu juga menodai sistem demokrasi dengan cara kotor. Ia dengan tegas menyatakan, Nasdem akan melawan segala bentuk kampanye hitam.


"Ini adalah cara kotor, ini sudah menodai sistem demokrasi. Untuk itu saya mengajak semua pihak untuk melawan dan tidak terpengaruh dengan cara-cara itu," katanya.

Anggota DPR RI Dapil Lampung I itu mengatakan, Nasdem tak ingin ambil pusing dengan mengambil upaya hukum. Menurutnya, lebih penting memberikan edukasi kepada publik bahwa hal itu tidak bermartabat.

"Bagi kami membuang waktu mengurusi hal seperti ini. Jangan pernah berikan ruang terhadap orang melakukan cara seperti itu," pungkasnya.

Safari politik Anies Baswedan diwarnai banner penolakan yang terlihat di beberapa titik. Mulai dari kedatangan Anies di Jalan Raya Branti dekat Bandara Radin Inten II, Lampung Selatan hingga beberapa titik di Bandar Lampung.

Misalnya, di pinggir Jalan ZA Pagar Alam sebelum Patung Pattimura bundaran Hajimena dan di dekat Flyover Wayhalim menuju Jalan Ryacudu, serta di Kedaton.

Pada banner yang dipasang bertuliskan kata-kata provokasi dengan disertai wajah Anies Baswedan dalam bentuk kartun.

"Waspada !! Tolak Presiden Yang Didukung Kelompok Intoleran. #tolakcapresintoleran #tolakcaprespenipu."

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya