Berita

Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo/Net

Politik

Soal PKI dan Kasus HAM, Gatot Nurmantyo: Rekonsiliasi Terjadi Alamiah

SABTU, 25 FEBRUARI 2023 | 21:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, salah satunya yang terkait dengan penumpasan kelompok Partai Komunis Indonesia (PKI), dimaknai sejumlah pihak sebagai langkah rekonsiliasi politik.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bertajuk, "Mengkaji Pernyataan Presiden tentang Pengakuan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial, Berbangsa dan Bernegara".

"11 tahun yang lalu anak keturunan PKI boleh berpolitik. Hari ini semua lini ada anak PKI. Tidak ada yang protes. Artinya telah terjadi rekonsiliasi secara alamiah," ujar mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dalam diskusi yang disiarkan melalui Youtube KAMI, Sabtu (25/2).

Menurut Gatot, masalah pelanggaran HAM mendapat perhatian serius dari dunia internasional. Sementara, Indonesia sebagai negara anggota PBB yang mengakui perlindungan terhadap HAM, tidak lepas dari sorotan dunia terhadap penanganan masalah yang telah terjadi puluhan tahun lamanya ini.

"Keseriusan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM Berat (seharusnya) mengacu UU 39/1999 tentang HAM. Dan UU 26/2000 tentang Pelanggaran HAM," sambung mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini.

Karenanya, Gatot menyatakan bahwa masalah HAM telah menjadi suatu perhatian utama dan menjadi kepentingan global. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan terhadap nilai-nilai HAM.

"Saya paham, apa yang disampaikan Presiden (Jokowi) dengan tujuan kepada dunia internasional, agar dia gagal punya niat baik selesaikan pelanggaran HAM. Tetapi apakah presiden mengerti, tidak tahu, apa masa bodoh?" pungkasnya.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Bertemu Megawati Bakal Jadi Sowan Pamungkas Prabowo

Kamis, 07 November 2024 | 16:09

Kemenangan Trump Jadi Alarm Bahaya Bagi Perekonomian RI?

Kamis, 07 November 2024 | 16:02

BSSN Sudah Siapkan Operasi Siber Pengamanan Pilkada 2024

Kamis, 07 November 2024 | 15:52

WhatsApp Siapkan Fitur Baru untuk Cek Keaslian Foto dalam Pesan

Kamis, 07 November 2024 | 15:44

Mendagri Dorong Pemda Dukung Program Prioritas Prabowo-Gibran

Kamis, 07 November 2024 | 15:26

BSI Dukung Program Gizi Nasional Melalui Kemitraan dengan BGN

Kamis, 07 November 2024 | 15:25

Pemberantasan Judi Online Langkah Tegas yang Dinanti Sejak Lama

Kamis, 07 November 2024 | 15:21

Komisi I DPR Dukung BSSN Perkuat Keamanan Siber

Kamis, 07 November 2024 | 15:16

Trump Raih Kemenangan, Ancaman Tarif 60 Persen untuk China Jadi Sorotan

Kamis, 07 November 2024 | 15:10

Mayor Teddy Tidak Perlu Lagi Selalu Dampingi Prabowo

Kamis, 07 November 2024 | 14:58

Selengkapnya