Berita

Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo/Net

Politik

Soal PKI dan Kasus HAM, Gatot Nurmantyo: Rekonsiliasi Terjadi Alamiah

SABTU, 25 FEBRUARI 2023 | 21:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, salah satunya yang terkait dengan penumpasan kelompok Partai Komunis Indonesia (PKI), dimaknai sejumlah pihak sebagai langkah rekonsiliasi politik.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bertajuk, "Mengkaji Pernyataan Presiden tentang Pengakuan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial, Berbangsa dan Bernegara".

"11 tahun yang lalu anak keturunan PKI boleh berpolitik. Hari ini semua lini ada anak PKI. Tidak ada yang protes. Artinya telah terjadi rekonsiliasi secara alamiah," ujar mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dalam diskusi yang disiarkan melalui Youtube KAMI, Sabtu (25/2).

Menurut Gatot, masalah pelanggaran HAM mendapat perhatian serius dari dunia internasional. Sementara, Indonesia sebagai negara anggota PBB yang mengakui perlindungan terhadap HAM, tidak lepas dari sorotan dunia terhadap penanganan masalah yang telah terjadi puluhan tahun lamanya ini.

"Keseriusan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM Berat (seharusnya) mengacu UU 39/1999 tentang HAM. Dan UU 26/2000 tentang Pelanggaran HAM," sambung mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini.

Karenanya, Gatot menyatakan bahwa masalah HAM telah menjadi suatu perhatian utama dan menjadi kepentingan global. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan terhadap nilai-nilai HAM.

"Saya paham, apa yang disampaikan Presiden (Jokowi) dengan tujuan kepada dunia internasional, agar dia gagal punya niat baik selesaikan pelanggaran HAM. Tetapi apakah presiden mengerti, tidak tahu, apa masa bodoh?" pungkasnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya