Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Kata Said Didu, Pembangunan IKN Sebatas Proyek Ambisius Jokowi Mirip Kereta Cepat dan Esemka

JUMAT, 24 FEBRUARI 2023 | 17:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dinilai mirip dengan program mobil Esemka dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Yaitu, sebatas proyek ambisius untuk mewujudkan keinginan pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan keinginan rakyat Indonesia.

Demikian disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dalam sebuah wawancara di Kanal YouTube Manusia Merdeka, Jumat (24/2).

Said Didu menjelaskan, pernyataannya itu didasarkan fakta-fakta bahwa proyek Esemka hingga Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sejak awal oleh Jokowi.


“Ingat kereta api cepat? Jokowi menyatakan akan jadi tahun sekian tidak menggunakan APBN, tidak akan lebih murah dari Jepang. Akhirnya, (jadi) sebaliknya,” kata Said Didu.

“Masih ingat mobil Esemka? Yang enggak ada pun sudah dijual. Saya pikir kita perlu memperingati kebohongan 11 tahun mobil Esemka dari tahun 2012,” sambungnya.

Begitu juga dengan IKN, kata Said Didu, Jokowi awalnya menyatakan hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp 500 triliun dan tidak pakai APBN. Kemudian diralat, hanya menggunakan APBN tetapi dalam porsi hanya 15 persen.

“Sekarang perhitungannya sudah mendekati Rp 1.000 triliun. Nah sekarang tidak ada, yang ada hanya APBN semua!” sesalnya.

Atas dasar itu, Said Didu berpandangan bahwa kunjungan Jokowi ke IKN pada Kamis (23/2) secara simbolik dalam rangka meresmikan rencana anggaran IKN semata. Dari yang tadinya menggunakan non APBN menjadi APBN serta ditambah dengan utang.

“Pak Jokowi ke sana itu meresmikan rencana anggaran dari non APBN ke APBN. Bagaimana agar APBN tidak terbebani? Diminta lah Menkeu Sri Mulyani menambah utang. Utang itulah yang digunakan untuk membangun IKN. Itu utang yang masuk ke APBN tapi digunakan untuk IKN. Nah, itu pekerjaan yang tidak sulit hanya mengalihkan anggaran saja dari non APBN ke APBN,” pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya