Berita

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto (tengah)/Ist

Politik

Hasto: PDIP Tidak akan Berkoalisi dengan Pendukung Antitesa Pak Jokowi

KAMIS, 23 FEBRUARI 2023 | 14:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDI Perjuangan memastikan hanya membuka ruang koalisi untuk partai politik lain yang memenuhi syarat khusus.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini tidak akan berkoalisi dengan partai politik antitesa Presiden Joko Widodo.

"Kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS (Koalisi Perubahan) yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan. Kami akan bekerja sama dengan partai-partai lain dan mendorong semangat gotong royong," ucap Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).


Hasto mengatakan, banyak faktor yang menjadi pertimbangan PDIP tidak mau berkoalisi dengan Koalisi Perubahan, salah satu indikatornya karena koalisi tersebut mendukung sosok antitesa Jokowi, yakni Anies Baswedan.

"Karena, kita lihat dari Jakarta (era Gubernur Anies Baswedan) tidak ada kesinambungan (dengan pemerintah pusat). Ini Mas Djarot (mantan Gubernur DKI Jakarta sebelum Anies) saksinya, mana ada kesinambungan? Dari gubernur saja sudah antitesa," imbuhnya.

Menurutnya, banyak kebijakan Presiden Jokowi tidak ditindaklanjuti Anies Baswedan saat masih menjabat gubernur. Apalagi jika Anies menjadi presiden 2024, maka Hasto khawatir kebijakan era Jokowi tidak akan dilanjutkan.

"Apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar. Karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya