Berita

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto (tengah)/Ist

Politik

Hasto: PDIP Tidak akan Berkoalisi dengan Pendukung Antitesa Pak Jokowi

KAMIS, 23 FEBRUARI 2023 | 14:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDI Perjuangan memastikan hanya membuka ruang koalisi untuk partai politik lain yang memenuhi syarat khusus.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini tidak akan berkoalisi dengan partai politik antitesa Presiden Joko Widodo.

"Kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS (Koalisi Perubahan) yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan. Kami akan bekerja sama dengan partai-partai lain dan mendorong semangat gotong royong," ucap Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).


Hasto mengatakan, banyak faktor yang menjadi pertimbangan PDIP tidak mau berkoalisi dengan Koalisi Perubahan, salah satu indikatornya karena koalisi tersebut mendukung sosok antitesa Jokowi, yakni Anies Baswedan.

"Karena, kita lihat dari Jakarta (era Gubernur Anies Baswedan) tidak ada kesinambungan (dengan pemerintah pusat). Ini Mas Djarot (mantan Gubernur DKI Jakarta sebelum Anies) saksinya, mana ada kesinambungan? Dari gubernur saja sudah antitesa," imbuhnya.

Menurutnya, banyak kebijakan Presiden Jokowi tidak ditindaklanjuti Anies Baswedan saat masih menjabat gubernur. Apalagi jika Anies menjadi presiden 2024, maka Hasto khawatir kebijakan era Jokowi tidak akan dilanjutkan.

"Apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar. Karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya