Berita

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira/Net

Politik

Masuk Radar Jokowi jadi Gubernur BI, Sri Mulyani Tercatat Punya 'Dosa' Kebijakan

SELASA, 21 FEBRUARI 2023 | 21:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kasak kusuk tentang sosok pengganti Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo sudah sampai ke publik. Sebab kabarnya, Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama sosok yang akan menduduki kursi pucuk pimpinan tertinggi bank sentral Indonesia tersebut.

Kalangan ekonom pun sudah mendapati nama yang akan diplot Jokowi untuk menjadi Gubernur BI, seperti Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, yang mengetahui satu nama pejabat setingkat menteri masuk radar Jokowi.

“Memang sudah cukup banyak perbincangan soal kandidat Gubernur BI berasal dari Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati),” ujar Bhima saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/2).


Bhima mencatat, Sri Mulyani memang punya pengalaman yang cukup di bidang keuangan, dan termasuk memiliki koordinasi yang baik antar kementerian/lembaga, khususnya dalam bekerjasama antara BI dan Kementerian Keuangan.

“Selama ini beliau juga sudah sering melakukan koordinasi di internal KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) yang terdapat BI di dalamnya. Komunikasi bukan masalah,” katanya.

Namun, Bhima mencatat hal lain yang justru bisa dikatakan menjadi dosa kebijakan yang dibuat Sri Mulyani, dimana saat dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Problem-nya Bu SMI yang mendorong burden sharing atau skema pembelian SBN oleh BI di pasar primer alias cetak uang,” urainya.

“Itu jadi masalah serius, karena menyangkut independensi bank sentral dan inflationary risk dari kebijakan moneter,” demikian Bhima menambahkan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya