Berita

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira/Net

Politik

Masuk Radar Jokowi jadi Gubernur BI, Sri Mulyani Tercatat Punya 'Dosa' Kebijakan

SELASA, 21 FEBRUARI 2023 | 21:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kasak kusuk tentang sosok pengganti Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo sudah sampai ke publik. Sebab kabarnya, Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama sosok yang akan menduduki kursi pucuk pimpinan tertinggi bank sentral Indonesia tersebut.

Kalangan ekonom pun sudah mendapati nama yang akan diplot Jokowi untuk menjadi Gubernur BI, seperti Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, yang mengetahui satu nama pejabat setingkat menteri masuk radar Jokowi.

“Memang sudah cukup banyak perbincangan soal kandidat Gubernur BI berasal dari Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati),” ujar Bhima saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/2).


Bhima mencatat, Sri Mulyani memang punya pengalaman yang cukup di bidang keuangan, dan termasuk memiliki koordinasi yang baik antar kementerian/lembaga, khususnya dalam bekerjasama antara BI dan Kementerian Keuangan.

“Selama ini beliau juga sudah sering melakukan koordinasi di internal KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) yang terdapat BI di dalamnya. Komunikasi bukan masalah,” katanya.

Namun, Bhima mencatat hal lain yang justru bisa dikatakan menjadi dosa kebijakan yang dibuat Sri Mulyani, dimana saat dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Problem-nya Bu SMI yang mendorong burden sharing atau skema pembelian SBN oleh BI di pasar primer alias cetak uang,” urainya.

“Itu jadi masalah serius, karena menyangkut independensi bank sentral dan inflationary risk dari kebijakan moneter,” demikian Bhima menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya