Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri/RMOL
Kembali menemukan dugaan perbuatan pidana lain, yakni dugaan pencucian uang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Provinsi Riau, M. Syahrir (MS) sebagai tersangka. Dia saat ini menjadi tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, saat proses penyidikan perkara awal berjalan, tim penyidik kembali menemukan adanya dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh M. Syahrir.
"Diduga telah terjadi pengalihan, membelanjakan, mengubah bentuk hingga menyembunyikan maupun menyamarkan asal usul harta kekayaan yang patut diduga adalah hasil korupsi," ujar Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (21/2).
Penerapan pasal dugaan TPPU tersebut kata Ali, dalam rangka untuk dilakukannya
asset recovery. Hingga saat ini, tim penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti dalam TPPU ini.
"Di antaranya pemeriksaan saksi-saksi saat ini sedang dilakukan," pungkas Ali.
Sebelumnya, M. Syahrir sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan dan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau. Syahrir resmi ditahan KPK pada Kamis 1 Desember 2022.
Dalam perkara suap itu, selain M. Syahrir, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yakni Frank Wijaya (FW) selaku pemegang saham PT Adimulia Agrolestari (AA); dan Sudarso (SDR) selaku General Manager (GM) PT AA.
Kurun waktu September 2021 sampai dengan 27 Oktober 2021, Syahrir menerima aliran sejumlah uang, baik melalui rekening bank atas nama pribadi Syahrir maupun atas nama dari beberapa pegawai BPN tersebut sejumlah sekitar Rp 791 juta yang berasal dari Frank.
Selain itu, pada kurun waktu 2017 sampai dengan 2021, Syahrir juga diduga menerima gratifikasi sejumlah sekitar Rp 9 miliar dalam jabatannya selaku Kepala Kanwil BPN di beberapa provinsi.
