Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Taliban Bantah Larang Peredaran Alat Kontrasepsi di Afghanistan

SENIN, 20 FEBRUARI 2023 | 06:59 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Laporan The Guardian yang menyebut peredaran alat kontrasepsi tidak lagi diizinkan di Afghanistan, memperoleh bantahan keras dari Taliban.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Masyarakat yang dikelola Taliban, Akif Muhajir, menyebut tuduhan yang dilayangkan media Barat itu palsu dan tidak dapat diterima sama sekali.

"Tidak ada yang menghentikan kontrasepsi,” tegasnya, seperti dimuat The Nation News.


Muhajir menjelaskan bahwa alat kontrasepsi masih diperbolehkan di Afghanistan karena membantu negara itu memerangi kemiskinan dan melindungi kesehatan serta hak reproduksi perempuan.

Sejalan dengan itu, seorang ginekolog yang mengelola klinik bersalin di Kabul, Najmussama Shefajo mengungkap saat ini alat kontrasepsi sangat dibutuhkan karena meningkatnya kasus kematian pada ibu melahirkan.

"Keluarga berencana adalah salah satu cara untuk membantu melestarikan kehidupan ibu dan anak yang belum lahir,” kata Shefajo.

Dokter di klinik bersalin Dr Shefajo, di lingkungan Wazir Akbar Khan dan apotek di sekitarnya juga belum menerima arahan apa pun terkait pelarangan alat kontrasepsi dari otoritas Taliban.

Begitu pula LSM internasional yang berbasis di Afghanistan yakni Doctors Without Borders (MSF), yang merupakan salah satu penyedia layanan keluarga berencana terlama di Afghanistan itu mengaku programnya masih berjalan seperti biasa.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya