Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pengacara Kerajaan: Setelah 19 Bulan, Tidak Ada Bukti Maroko Gunakan Spyware Pegasus

SABTU, 18 FEBRUARI 2023 | 18:36 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tudingan bahwa Maroko menggunakan spyware buatan Israel, Pegasus, tidak terbukti. Pengacara Kerajaan Olivier Baratelli bahkan mengecam tudingan itu sebagai manipulasi besar.

Berbicara di Pengadilan Prancis,  Baratelli mengatakan Maroko telah telah lama menjadi korban dari upaya destabilisasi internasional.

Maroko telah menjadi sasaran dengan tuduhan tidak berdasar menggunakan malware Pegasus untuk memata-matai para pembangkang kata Baratelli, menambahkan bahwa selama 19 bulan  setelah tuduhan itu dilayangkan, sampai detik ini tidak ada bukti yang diberikan.


"Hari ini, 19 bulan kemudian, tidak ada apa-apa. Kami tahu itu salah dan itu adalah rumor dan itu adalah perusahaan destabilisasi internasional raksasa yang ditujukan ke Maroko," kata Baratelli, seperti dikutip dari MAP News.

Maroko telah menggugat sepuluh media karena menyebarkan rumor yang menuduh Maroko menggunakan Pegasus buatan NSO Israel untuk memata-matai aktivis yang berbeda,  tanpa memberikan bukti atau dokumen apa pun.

Maroko meluncurkan proses hukum itu ke pengadilan pidana di Paris atas pencemaran nama baik yang ditujukan untuk  "Forbidden Stories" dan "Amnesty International" (AI), dan media Le Monde, France Info, unit investigasi France Inter, Médiapart dan Humanite.

"Kami benar-benar memiliki keyakinan besar pada keputusan yang akan dibuat," kata pengacara tersebut mengingat bahwa pada November 2021, rumor tersebut telah "mengendur" setelah Perdana Menteri saat itu, Jean Castex, menyatakan di Majelis Nasional bahwa telepon Presiden Emmanuel Macron tidak pernah terinfeksi, setelah mengirimkannya ke layanan Prancis yang telah memeriksanya dan menemukan bahwa perangkat tersebut tidak menyertakan jejak spyware.

"Pada November, Le Monde dan France Inter terus menyebarkan desas-desus, jadi kami meluncurkan kembali lima proses pencemaran nama baik," tambah pengacara tersebut.

Ia menjelaskan telah bertemu dengan jaksa penuntut untuk melakukan penyelidikan dengan  menunjukkan bukti ilmiah yang mendukung, yang  disediakan oleh sebuah perguruan tinggi ahli ilmu komputer. Dari penyelidikan itu jelas bahwa Maroko tidak mungkin menggunakan spyware.

"Jadi setelah lebih dari satu tahun, jaksa penuntut di Republik ini (Prancis) telah menganggap bahwa kita sedang menghadapi salah satu manipulasi media terbesar sepanjang masa," katanya.

Pengacara Kerajaan di Prancis telah menunjukkan semua bukti bahwa Maroko tidak pernah membeli, mengakuisisi atau menggunakan Pegasus secara langsung atau tidak langsung. Jaksa republik akhirnya mempertimbangkan bahwa memang perlu untuk membuka kasus ini lebih luas. Pada September 2022 kasus dibuka dengan investigasi yudisial yang dipercayakan kepada dua hakim investigasi.

"Maroko bergabung sebagai partai sipil pada 6 Februari. Kami adalah pihak dalam kasus ini dan kami akan dapat bekerja, bergandengan tangan, dengan hakim investigasi untuk sepenuhnya membongkar rumor ini dan menutup pintu sekali dan untuk semua media ini. gosip," katanya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya