LSAK: Mudah-mudahan Kejagung Dapat Tangkapan Besar di Kasus BTS Kominfo

Tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket Bakti Kominfo Tahun 2020-2022 yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung) patut diapresiasi.

Namun, peneliti Lembaga Studi Antikorupsi (LSAK), Hariri berharap agar Kejagung tidak segan menerapkan pasal 2 ayat 2 di kasus ini.

“Sebab, dengan dugaan kerugian negara sebesar 1 triliun signifikan dan fantastis di tengah keluh kesah rakyat soal manipulasi harga beras. Maka sepantasnya dituntut ancaman pidana mati sesuai Pasal 2  ayat (2) UU No 31/1999,” kata Hariri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (14/2).

Selain itu, tambah dia, program BTS ini juga menjadi salah satu program strategis nasional (PSN). Dampak tujuan PSN adalah untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

“Kan jadi kebangetan sampai terjadi korupsi begini. Harusnya pemangku tanggungjawab BTS ini menjaga program ini berjalan, bukan malah terjadi korupsi,” ujar dia.

Ironisnya, kasus ini dilakukan sejak persiapan pengaturan kebijakan. Artinya, sejak mula proyek dijalankan sudah didesain hanya untuk mengeruk keuntungan pribadi dan direncanakan matang dengan melibatkan pejabat yang tidak hanya di tingkat BLU Kominfo saja.

“Setelah hari ini, kita berharap ada kejutan dari Kejagung juga bisa mengungkapkan aktor kakap di kasus korupsi ini. Sebab ini proyek besar dengan kerugian negara yang besar, mudah kerja Kejagung juga bisa dapat tangkapan besar,” demikian Hariri.