Berita

Aktivis Papua, Nataliu Pigai/Net

Politik

Tolak Darurat Sipil di Papua, Natalius Pigai: Selesaikan Saja Melalui Dialog Damai

SENIN, 13 FEBRUARI 2023 | 00:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Wacana Darurat Sipil di Papua dinilai hanya akan memperburuk situasi yang terjadi di wilayah tersebut. Karena itulah aktivis Papua, Natalius Pigai, menolak keras wacana tersebut.

Adalah insiden pembajakan pesawat Susi Air PK-BVY dengan rute perintis Timika Paro oleh kelompok separatis Papua di Nduga pada Selasa lalu (7/2) menjadi pemicu munculnya wacana Darurat Sipil ini. Kelompok ini mengklaim menculik dan menyandera pilot beserta penumpang pesawat.

"Saya menolak keadaan Papua Darurat Sipil, karena akan mengancam rakyat sipil. Tanpa Darurat Sipil saja rakyat ditangkap, disiksa, dan dibunuh tiap saat," ujar Natalius Pigai melalui akun Twitter pribadinya, Minggu malam (12/2).


Daripada menerapkan kebijakan Darurat Sipil, Pigai menyarankan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua melalui proses demokrasi.

"Selesaikan saja masalah Papua melalui proses demokrasi yakni Dialog Damai," imbuhnya.

Wacana Darurat Sipil ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Paulus, menyusul terjadinya insiden penyanderaan di Nduga.  

“Kita harus pahami, bahwa Papua ini sekarang status darurat sipil. Maka yang di depan adalah penguasa darurat sipil, Gubernur, yang di depannya otomatis penegak hukum,” kata Lodewijk di Jakarta, Jumat (10/12).

Namun dalam pandangan Koordinator Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti, pernyataan Lodewijk Paulus soal darurat sipil di Papua dinilai berbahaya. Karena hal itu dapat memperburuk situasi kemanusiaan di sana.

Dijelaskan Fatia, pernyataan itu bisa membuat kekerasan di Papua semakin menjadi-jadi. Karena pernyataan itu bisa menjadi validasi bagi aparat keamanan atau kelompok bersenjata untuk semakin agresif dalam bertindak.

"Dikarenakan, melalui kebijakan darurat sipil negara memiliki wewenang yang begitu besar dan berpotensi terjadi adanya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya pejabat negara untuk tidak reaktif menyikapi situasi konflik yang sedang terjadi,” jelas Fartia.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya