Berita

Aktivis Papua, Nataliu Pigai/Net

Politik

Tolak Darurat Sipil di Papua, Natalius Pigai: Selesaikan Saja Melalui Dialog Damai

SENIN, 13 FEBRUARI 2023 | 00:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Wacana Darurat Sipil di Papua dinilai hanya akan memperburuk situasi yang terjadi di wilayah tersebut. Karena itulah aktivis Papua, Natalius Pigai, menolak keras wacana tersebut.

Adalah insiden pembajakan pesawat Susi Air PK-BVY dengan rute perintis Timika Paro oleh kelompok separatis Papua di Nduga pada Selasa lalu (7/2) menjadi pemicu munculnya wacana Darurat Sipil ini. Kelompok ini mengklaim menculik dan menyandera pilot beserta penumpang pesawat.

"Saya menolak keadaan Papua Darurat Sipil, karena akan mengancam rakyat sipil. Tanpa Darurat Sipil saja rakyat ditangkap, disiksa, dan dibunuh tiap saat," ujar Natalius Pigai melalui akun Twitter pribadinya, Minggu malam (12/2).


Daripada menerapkan kebijakan Darurat Sipil, Pigai menyarankan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua melalui proses demokrasi.

"Selesaikan saja masalah Papua melalui proses demokrasi yakni Dialog Damai," imbuhnya.

Wacana Darurat Sipil ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Paulus, menyusul terjadinya insiden penyanderaan di Nduga.  

“Kita harus pahami, bahwa Papua ini sekarang status darurat sipil. Maka yang di depan adalah penguasa darurat sipil, Gubernur, yang di depannya otomatis penegak hukum,” kata Lodewijk di Jakarta, Jumat (10/12).

Namun dalam pandangan Koordinator Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti, pernyataan Lodewijk Paulus soal darurat sipil di Papua dinilai berbahaya. Karena hal itu dapat memperburuk situasi kemanusiaan di sana.

Dijelaskan Fatia, pernyataan itu bisa membuat kekerasan di Papua semakin menjadi-jadi. Karena pernyataan itu bisa menjadi validasi bagi aparat keamanan atau kelompok bersenjata untuk semakin agresif dalam bertindak.

"Dikarenakan, melalui kebijakan darurat sipil negara memiliki wewenang yang begitu besar dan berpotensi terjadi adanya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya pejabat negara untuk tidak reaktif menyikapi situasi konflik yang sedang terjadi,” jelas Fartia.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Galang Kekuatan Daerah, Reynaldo Bryan Mantap Maju Jadi Caketum HIPMI

Sabtu, 16 Mei 2026 | 08:13

Anak Muda Akrab dengan Investasi, tapi Tanpa Perencanaan Finansial

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:59

Cuaca Ekstrem di Arab Saudi, DPR Ingatkan Jemaah Haji Waspadai Heatstroke

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:46

Dolar AS Menguat 5 Hari Beruntun Dipicu Lonjakan Minyak dan Efek Perang Iran

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:33

Sindikat Internasional Digrebek, Komisi XIII DPR Minta Pemerintah Serius Berantas Judol!

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:19

STOXX hingga DAX Ambles, Investor Eropa Dibayangi Risiko Inflasi

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:03

Pesanan Hukum terhadap Nadiem Bernilai Luar Biasa

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:44

Volume Sampah di Bogor Melonjak Imbas MBG

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:37

Industri Herbal Diprediksi Berkembang Positif

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:23

Adi Soemarmo Masuk Tiga Besar Embarkasi Haji Tersibuk

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:16

Selengkapnya