Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Agenda Pemerintah dan PDIP Sirna Jika KIB, KIR, dan Koalisi Perubahan Bersatu

MINGGU, 12 FEBRUARI 2023 | 12:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Potensi bergabungnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) diprediksi bakal memberikan dampak serius kepada PDI Perjuangan. Apalagi, jika kedua kubu koalisi itu juga bergabung dengan Koalisi Perubahan.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza membaca kemungkinan tersebut. Alasannya, karena KIB yang diisi oleh Golkar, PAN dan PPP, serta KIR yang dinaungi Gerindra dan PKB, ditambah Koalisi Perubahan yang di dalamnya ada Nasdem, Demokrat, dan PKS bisa menjadi kekuatan besar untuk melawan rezim.

“Jika Koalisi Perubahan, KIB dan KIR bergabung, memang memungkinkan, apalagi mereka juga bersatu dalam isu proporsional rerbuka di parlemen. Dampaknya akan fatal bagi pemerintah dan PDIP,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/2).


Dampak yang muncul jika 3 kubu koalisi itu bergabung adalah potensi agenda rezim dalam merebut kembali kekuasaan di Pemilu Serentak 2024 sirna.

“Jika ketiga koalisi itu melebur dan bergabung, maka warna politiknya menjadi bersifat oposisi, seperti di parlemen dalam isu sistem proporsional terbuka,” tuturnya.

Di samping itu, Efriza juga melihat kemungkinan akan munculnya opini publik tentang hubungan antara parpol-parpol yang akan menjadi satu barisan kaitannya dengan koalisi pemerintahan saat ini.

“Mereka, sebagian besar (parpol-parpol yang akan bergabung dalam satu koalisi itu) sebagai pendukung pemerintah, dipersepsi publik telah berpaling. Ini menunjukkan mereka tidak lagi mendukung pemerintah,” demikian Efriza menambahkan.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya