Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Agenda Pemerintah dan PDIP Sirna Jika KIB, KIR, dan Koalisi Perubahan Bersatu

MINGGU, 12 FEBRUARI 2023 | 12:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Potensi bergabungnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) diprediksi bakal memberikan dampak serius kepada PDI Perjuangan. Apalagi, jika kedua kubu koalisi itu juga bergabung dengan Koalisi Perubahan.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza membaca kemungkinan tersebut. Alasannya, karena KIB yang diisi oleh Golkar, PAN dan PPP, serta KIR yang dinaungi Gerindra dan PKB, ditambah Koalisi Perubahan yang di dalamnya ada Nasdem, Demokrat, dan PKS bisa menjadi kekuatan besar untuk melawan rezim.

“Jika Koalisi Perubahan, KIB dan KIR bergabung, memang memungkinkan, apalagi mereka juga bersatu dalam isu proporsional rerbuka di parlemen. Dampaknya akan fatal bagi pemerintah dan PDIP,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/2).


Dampak yang muncul jika 3 kubu koalisi itu bergabung adalah potensi agenda rezim dalam merebut kembali kekuasaan di Pemilu Serentak 2024 sirna.

“Jika ketiga koalisi itu melebur dan bergabung, maka warna politiknya menjadi bersifat oposisi, seperti di parlemen dalam isu sistem proporsional terbuka,” tuturnya.

Di samping itu, Efriza juga melihat kemungkinan akan munculnya opini publik tentang hubungan antara parpol-parpol yang akan menjadi satu barisan kaitannya dengan koalisi pemerintahan saat ini.

“Mereka, sebagian besar (parpol-parpol yang akan bergabung dalam satu koalisi itu) sebagai pendukung pemerintah, dipersepsi publik telah berpaling. Ini menunjukkan mereka tidak lagi mendukung pemerintah,” demikian Efriza menambahkan.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya