Berita

Gedung Merah Putih KPK/Net

Politik

Usulan Promosi Karyoto dan Endar Digoreng Tim Bacapres, KPK Abaikan Saja

SABTU, 11 FEBRUARI 2023 | 23:27 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu menanggapi terlalu jauh terkait dengan usulan promosi Deputi Penindakan dan Ekeskusi KPK, Karyoto dan Direktur Penyelidikan KPK, Endar Priantoro dengan mengembalikannya ke institusi asal yakni Polri.

“Sebab sesuatu yang biasa dan lazim dalam pergantian deputi dan direktur di KPK selama ini,” kata koordinator simpul aktivis angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu malam (11/2).

Belum lama ini, Irjen Setyo Budiyanto, yang berkarir di KPK mulai dari Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan hingga menjabat sebagai Direktur Penyidkan mendapat promosi sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Lebih jauh ada Irjen Panca Simanjuntak dari Direktur Penyidikan hingga Plt Deputi Penindakan lalu dipromosikan sebagai Kapolda Sumatera Utara (Sumut).


Oleh karenanya, Hasanuddin memastikan, apapun yang dilakukan oleh KPK kendati hal tersebut merupakan kebijaksanaan pimpinan lembaga antirasuah itu dalam memperhatikan karir Karyoto dan Endar Priantoro di institusi asalnya, tetap saja akan dipersoalkan.

“Ini tahun politik. Sebab ini sengaja diciptakan tim sukses bakal calon presiden tertentu yang terganggu oleh kerja penegakan hukum KPK dalam pemberantasan korupsi,” ujar Hasanuddin.

Ia meminta agar KPK mengabaikan polemik yang sengaja dimunculkan. Pasalnya, ungkap dia, tujuan dan motifnya jelas ingin mendeligitimasi KPK dengan menyerang setiap langkah penegakan hukum yang dilakukannya.

“Serangan ini terkait unsur politik. KPK fokus saja menuntaskan penyelidikan Formula E, buat kesimpulan apakah ada peristiwa pidananya, kerugian keuangan negara dan siapa pelakunya,” demikian Hasanuddin.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya