Berita

Koordinator JAKI Yudi Syamhudi Suyuti (kanan)/Ist

Publika

JAKI Siapkan Gerakan Internasionalisasi untuk Menangkan Indonesia di WTO

OLEH: YUDI SYAMHUDI SUYUTI*
SABTU, 11 FEBRUARI 2023 | 21:53 WIB

DALAM kasus sengketa nikel atas gugatan Uni Eropa terhadap pelarangan ekspor biji mentah nikel Indonesia, organisasi JAKI Kemanusiaan Inisiatif segera menginisiasi gerakan global. Gerakan ini adalah tindakan internasionalisasi berbentuk demokratisasi globalisasi dalam perdagangan global.

Gerakan ini menekankan perubahan mendasar terhadap ketidakadilan global dalam praktek politik perdagangan globalisasi.

Tatanan global yang dijalankan melalui praktek globalisasi sudah sangat tidak relevan lagi dalam konteks sekarang. Karena tatanan global yang adil adalah tatanan multinasional.


Oleh karena itu titik temu yang terbaik dalam sengketa nikel ini adalah membangun keadilan multinasional melalui titik temu demokrasi nasional dan demokrasi internasional. Hal ini akan menjadikan kerjasama yang sangat rasional dalam situasi ketidakpastian global saat ini.

Reformasi WTO adalah bagian dari resolusi sesuai plattform pembangunan ekonomi saat ini, paska Covid-19, krisis terjadinya konflik Rusia dan Ukraina serta krisis demokrasi global dalam segala sektor.

Kami pikir Uni Eropa bisa mencabut gugatannya ke Indonesia dan memulai renegosiasi untuk pencapaian win win solution sebagai resolusi terbaik.

Namun, jika kondisi harus dilanjutkan ke upaya banding, WTO memerlukan kebijaksanaan dan keadilan yang riil dalam keputusannya.

Dalam gerakan internasionalisasi ini, JAKI mendorong dibatalkannya Gugatan Eropa terhadap Larangan Ekspor Biji Mentah Nikel Ore dari Indonesia.

Rencananya organisasi JAKI akan menggalang gerakan dari kelompok masyarakat global dunia dan kelompok gerakan (movement group) sebagai solidaritas global terhadap kebijakan Nasional Indonesia dalam mempraktekkan demokratisasi globalisasi.

Dan ini terelasi dengan pencapaian terwujudnya UNWCI (UN World Citizen Initiative), UNPA (UN Parliement Assembly) Civil Society Envoy (Utusan Masyarakat Sipil) di Perserikatan Bangsa Bangsa.

*Penulis adalah Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI)

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya